JAYAPURA, PapuaSatu.com –Dengan tema “Persiapan Pelaksanaan Pilkada 11 Kabupaten Di Provinsi Papua”, Polda, KPU dan Bawaslu Papua menggelar dialog interaktif melalui media TVRI Papua, Kamis (3/9/20).
Hadir sebagai narasumber dialog selama satu jam tersebut, Karo Ops Polda Papua Kombes Pol. Gatot Haribowo SIK, M.AP, Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kosay, SH. M. HUM dan Komisioner Bawaslu Provinsi Papua, Ronald Manoach.
Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kosay, SH. M. HUM dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa akan dilaksanakan Pilkada serentak untuk 11 kabupaten di Provinsi Papua, diantaranya Kabupaten Keerom, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Waropen dan Kabupaten Supiori.
“Kami dari KPU sudah melaksanakan tahapan Pilkada, saat ini KPU sedang melaksanakan pencalonan dimulai dari pengumuman pendaftaran Bapaslon pada tanggal 28 Agustus sampai 3 September 2020,” ungkapnya.
Selanjutnya, pada tanggal 4-8 September dilakukan tanggapan dan masukan masyarakat, pada tanggal 4-11 september dilakukan pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh 3 lembaga, yaitu BNN, IDI Dok II, dan Himpunan Psikologi Indonesia yang akan difasilitasi oleh KPU Provinsi Papua.
Tahapan selanjutnya penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan pada tanggal 11-12 September 2020, verifikasi syarat calon 6-12 September, 13-14 September pemberitahuan hasil verifikasi, 14-16 September penyerahan perbaikan syarat calon, 14-22 September pengumuman dokumen perbaikan syarat calon, 16-22 September Verifikasi perbaikan syarat calon, 23 September dilakukan penetapan pasangan calon, 24 September pengundian dan pengumuman nomor urut paslon yang sudah ditetapkan.
Bagi paslon yang tidak memenuhi syarat, akan diberikan waktu gugatan di PTUN.
“KPU di 11 Kabupaten sudah sangat siap untuk melakukan pentahapan pencalonan ini, saat ini situasi masih dalam pandemi covid 19, sehingga selama pelaksanaan pilkada KPU melaksanakan tahapan demi tahapan sesuai dengan protokol kesehatan.
“Kami juga sudah menyiapkan APD untuk mencegah penyebaran covid 19 saat ini,” ungkapnya lagi.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Ronald Manoach mengatakan, bahwa strategi pengawasan yang dilakukan Bawaslu yaitu untuk pencegahan dan pengawasan yang sifatnya melekat.
“Apabila ada temuan atau laporan pelanggaran pilkada, kita akan memastikan tata cara penelitian kelengkapan keabsahan dan kebenaran persyaratan calon sesuai dengan peraturan perundang undangan,” jelasnya.
Pihak Bawaslu juga memastikan KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dalam hal ditemukan kejanggalan pada proses kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan administrasi pasangan calon.
“Kewajiban kita di Bawaslu menyurat ke KPU untuk mendapatkan salinan syarat calon, dan syarat pencalonan,” jelasnya lebih lanjut.
Kepada para peserta, lanjut Ronald, baik dari partai politik maupun perseorangan diminta untuk berdemokrasi dengan cara yang sehat, dewasa dan perhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penularan covid 19.
“Dan bilamana ada hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran agar dilaporkan ke Bawaslu, karena ada proses sengketa, ada proses penanganan pelanggaran, jangan main hakim sendiri, selesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Di kesempatan sama, Karo Ops Polda Papua Kombes Pol. Gatot Haribowo SIK, M.AP, mengatakan, bahwa Polda Papua sudah memetakan 11 daerah kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada yang terkait tingkat kerawanannya.
“Namun hal ini bisa bersama-sama kita cegah,” ungkapnya.
Dikatakan Karo Ops, Polri, KPU, Bawaslu, sudah menentukan jumlah personil Polri dan Brimob Nusantara untuk memback up dan juga dibantu oleh TNI untuk mengamankan jalannya proses Pilkada 11 Kabupaten di Papua.
Sehingga masyarakat dan para tokoh diimbau, untuk bersama sama mensukseskan jalannya pilkada.
“Kemudian untuk para calon pengusungnya harus menyikapi dengan baik apapun hasil dari Pilkada secara bijaksana, dan apabila terjadi sesuatu yang tidak sesuai agar dilaporkan sesuai dengan mekanismenya dan tentu harus mengikuti Protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid 19,” imbau Karo Ops.[yat]
