Proses Rekruitmen Yang BETAH Kunci Jadikan SDM Polri Berkualitas

0
114
Penandatanganan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah Penerimaan Taruna-Taruni Akpol dan Tamta Polri T.A. 2020 Polda Papua, di Media Center Bid Humas Polda Papua, Kamis (2/7/20)
Penandatanganan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah Penerimaan Taruna-Taruni Akpol dan Tamta Polri T.A. 2020 Polda Papua, di Media Center Bid Humas Polda Papua, Kamis (2/7/20)

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan tugas pokok Polri selama ini, antara lain karena rendahnya kualitas SDM Polri, keterbatasan kemampuan dan profesionalisme personel Polri dalam melaksanakan tugas di lapangan, sehingga tidak mampu bersaing dengan pesatnya perkembangan situasi dan kondisi yang akhir-akhir ini terjadi di masyarakat.

Hal itu diungkapkan Karo SDM  Polda Papua Kombes Pol. Aris Haryanto, S.I.K, M.Hum  dalam Penandatanganan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah Penerimaan Taruna-Taruni Akpol dan Tamta Polri T.A. 2020 Polda Papua, di Media Center Bid Humas Polda Papua, Kamis (2/7/20).

“Dalam situasi seperti ini kita harus melakukan berbagai terobosan yang kreatif (creative breakthrough) secara cermat, cerdas dan cepat serta dapat berpikir dengan tepat untuk menentukan tindakan yang lugas dan tegas dalam menghadapi kompleksitas persoalan yang terjadi didalam masyarakat,” ujarnya.

Upaya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Polri tersebut haruslah melalui suatu proses yang terencana dan terprogram dengan kajian-kajian ilmiah.

“Dimulai dari proses rekruitment yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dengan menghindarkan perilaku Korupsi, Kolusi, Konspirasi dan Nepotisme atau KKN,” tandasnya lebih lanjut.

Karena, kata Kombes Pol. Aris Haryanto, perilaku tersebut hanya akan menghasilkan personil yang bermental bobrok, yang pada ujungnya akan merusak tatanan Institusi Polri yang kita cintai bersama.

“Kita tentu sangat menyadari bahwa upaya peningkatan profesionalisme Polri bukanlah tanpa kendala dan tantangan,” jelasnya.

Dikatakan, standarisasi profesionalisme Polri yang mengacu pada peran Polisi yang multifaset, sebagai tipologi identitas peran polisi sebagaimana disebutkan didalam pasal 5 UU Kepolisian.

Yaitu, sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, peran sebagai penegak hukum dan  peran sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat.

Implementasi ketiga peran ini di masyarakat sering kali mengalami tumpang tindih (overlapping), dan gesekan-gesekan (frictions) yang kemudian menjadi tantangan tersendiri dalam peningkatan profesionalisme polri.

Sebagai tindak lanjut dari upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Polri tersebut, Kapolri juga telah mengeluarkan kebijakan guna percepatan implementasi Reformasi Polri sebagai institusi yang dipercaya sebagai pelopor revolusi mental bangsa, dengan membentuk tim saber pungli, serta pelibatan pengawas eksternal dan internal dalam pelaksanaan rekruitment Anggota Polri.

Hal itu, guna meningkatkan mutu pelayanan di bidang rekruitmen, sehingga dari proses yang bersih diharapkan akan menghasilkan calon anggota Polri yang berkualitas serta clear and clean, bersih dan tanpa masalah atau zero complain.

“Sehingga dengan demikian kita mampu menempatkan institusi polri sebagai institusi yang terpercaya sebagai pelopor revolusi mental dan penggerak tertib sosial di ruang public,” jelasnya lagi.[yat]