JAYAPURA, PapuaSatu.com – Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Papua, Alberth Merauje mengungkapkan pentingnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi seluruh warga negara Indonesia, terutama generasi muda.
Hal ini disampaikannya saat kegiatan sosialisasi implementasi nilai Pancasila dalam pendidikan karakter kelompok masyarakat yang dihadiri sekitar 500 peserta di Kota Jayapura, bekerja sama antara Komisi XIII DPR RI dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Menurut Merauje, Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa yang harus ditanamkan sejak usia dini, bukan hanya dihafal, namun juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. “Kalau Pancasila di rubah, maka runtuhlah negara ini,” ujarnya.
Untuk itu, penerapan sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa harus menjadi landasan utama dalam membentuk karakter bangsa. Jika nilai ketuhanan dijalankan dengan benar, maka sila-sila lainnya akan secara otomatis tercermin dalam kehidupan bermasyarakat.
“Kita rajin ibadah, tapi kalau perbuatan tidak sesuai, itu bukan pengamalan Pancasila. Di media sosial kita lihat, hal-hal sepele bisa berujung konflik, harta benda hancur, bahkan nyawa melayang. Ini karena Pancasila tidak ditempatkan sebagaimana mestinya,” tegas Merauje.
Dalam kegiatan tersebut, Merauje menjelaskan bahwa Pancasila bukan hanya simbol, melainkan landasan hukum yang terintegrasi dalam UUD 1945. “Di dalamnya ada Bhinneka Tunggal Ika, yang menyatukan ribuan pulau, bahasa, dan budaya Indonesia,” tambahnya.
Merauje juga menyoroti menurunnya semangat nasionalisme, seperti masih banyaknya masyarakat yang tidak memasang bendera merah putih saat peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80. Menurutnya, hal ini menunjukkan lunturnya nilai kebangsaan.
Oleh karena itu, Merauje mendesak agar BPIP memasukkan pendidikan Pancasila ke dalam kurikulum nasional secara serius dan berkelanjutan, mulai dari tingkat TK hingga SMA. “Anak-anak harus diajarkan toleransi, musyawarah, dan gotong royong sejak dini. Upacara bendera setiap hari Senin harus diwajibkan lagi di sekolah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Alberth Merauje mengingatkan bahwa pelaksanaan Pancasila tidak bisa hanya secara simbolis. Jika ada pihak yang melanggar nilai-nilai Pancasila, seperti membuat keributan, membangun tanpa izin, atau menyulut konflik, maka harus dikenakan sanksi hukum.
Dikatakan, meskipun Indonesia sudah merdeka selama 80 tahun, namun masih ada masyarakat yang belum menikmati pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang layak. Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan mengedepankan kepentingan bangsa, bukan golongan.
“Pancasila adalah pedoman dalam membangun sistem politik yang sehat, ekonomi yang adil, serta masyarakat yang menghargai perbedaan. Pancasila menumbuhkan semangat cinta tanah air dan bela negara,” tutup Merauje. [loy]
