LBH Papua : Bantuan Hukum LBH Bali kepada AMP Tidak Dapat Dituntut

MANOKWARI, PapuaSatu.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali sebagai pemberi bantuan hukum kepada kepada Mahasiswa Papua, tidak dapat dituntut secara Perdata dan Pidana.

Hal ini dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay S.H.,MH melalui press release yang diterima papuasatu.com, Rabu (04/08/2021).

Menurutnya, Direktris LBH Bali sebagai Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat.

Gobay mengatakan, pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum, yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum sebagaimana diatur pada pasal 11, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Sekalipun, lanjut dia, demikian pada tanggal 2 Agustus 2021, Rico Ardika Panjaitan melaporan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bali Ni Kadek Vany Primaliraing ke Polda Bali dan terdaftar dengan Nomor Laporan Dumas/539/VIII/2021/SPKT/Polda Bali.

Menurut Rico Ardika Panjaitan, laporan ini bermula saat sejumlah mahasiswa asal Papua di Bali, yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mendatangi Kantor YLBHI Bali, Denpasar, Senin (31/5/2021) lalu. Di sana, YLBHI Bali memberikan fasilitas dan pendampingan bagi AMP.

Rico menuturkan sejumlah mahasiswa itu melakukan orasi tentang pembebasan Papua dan Papua Barat. “Di mana sangat jelas dalam orasi dan nanyian yang dilakukan AMP Bali itu memenuhi unsur pasal 106 KUHP”

Melihat dalil pengaduan Riko atas fakta yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)  diatas, secara jelas-jelas menunjukan bahwa Rico Ardika Panjaitan sepertinya lupa atau tidak perna membaca ketentuan “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya” sebagaimana diatur pada pasal 23 ayat (1), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Diatas fakta itu, secara langsung menunjukan bahwa Rico Ardika Panjaitan telah melakukan pelanggaran hak konstitusional terkait ‘setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu’ sebagaimana diatur pada pasal 28I ayat (2), UUD 1945, yang sedang diimplementasikan oleh LBH Bali kepada Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali atas tindakan diskriminasi yang sering dilakukan oleh Organisasi Masyarakat terhadap Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali saat memperjuangkan HAM Orang Asli Papua mengunakan mekanisme Demokrasi yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di Bali.

Pada prinsipnya tindakan pemberian bantuan hukum LBH Bali kepada Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali merupakan perintah konstitusional sesuai dengan ketentuan ‘setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum’ sebagaimana diatur pada pasal 28D ayat (1), UUD 1945.

Pemberian bantuan hukum LBH Bali kepada Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali itu sendiri merupakan perintah ketentuan ‘Bantuan Hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum’ sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (3), UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Secara kelembagaan pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Bali kepada Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali merupakan perintah ketentuan  ‘setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sebagaimana diatur pada pasal 100, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentah Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan 3 (tiga) ketentuan diatas secara tegas menunjukan bahwa pemberian bantuan hukum LBH Bali kepada Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali merupakan perintah UUD 1945, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentah Hak Asasi Manusia.

Untuk diketahui bahwa pemberian bantuan hukum LBH Bali kepada Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali bertujuan untuk mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum sebagaimana diatur pada pasal 3 huruf b, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Dengan demikian menunjukan bahwa tindakan Rico Ardika Panjaitan melaporan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bali Ni Kadek Vany Primaliraing ke Polda Bali dan terdaftar dengan Nomor Laporan Dumas/539/VIII/2021/SPKT/Polda Bali merupakan tindakan yang bertentangan dengan UUD 1945, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentah Hak Asasi Manusia.

Diatas kenyataan itu, anehnya petugas SPKT Polda Bali malah menerima pengaduan Rico Ardika Panjaitan dan didaftarkan dengan Nomor Laporan Dumas/539/VIII/2021/SPKT/Polda Bali tanpa mempertimbangkan tindakan pemberian bantuan hukum LBH Bali kepada Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali yang jelas-jelas merupakan perintah UUD 1945, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentah Hak Asasi Manusia.

Tindakan  SPKT Polda Bali yang menerima pengaduan Rico Ardika Panjaitan dan didaftarkan dengan Nomor Laporan Dumas/539/VIII/2021/SPKT/Polda Bali secara langsung menunjukan bahwa SPKT Polda Bali secara terang-terang melanggar ketentuan terkait dalam menerapkan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan Asas legalitas.

Asas Legalitas merupakan tindakan petugas atau anggota Polri sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, baik di dalam perundang-undangan nasional ataupun internasional” sebagaimana diatur pada pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Standar dan Pokok-Pokok HAM dalam tugas-tugas kepolisian Republik Indonesia.

Atas dasar itu, menunjukan bahwa tindakan pengaduan Rico Ardika Panjaitan yang langsung disikapi dengan pendaftaran pengaduan dengan Nomor Laporan Dumas/539/VIII/2021/SPKT/Polda Bali membuktikan bahwa Rico Ardika Panjaitan dan SPKT Polda Bali melanggar UUD 1945, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentah Hak Asasi Manusia yang menjamin tindakan pemberian bantuan hukum LBH Bali kepada Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali.

Dia mengemukakan, diatas fakta itu tindakan pengaduan Rico Ardika Panjaitan yang langsung disikapi dengan pendaftaran pengaduan dengan Nomor Laporan Dumas/539/VIII/2021/SPKT/Polda Bali secara langsung menunjukan bahwa Rico Ardika Panjaitan dan SPKT Polda Bali mengabaikan perintah ketentuan Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat sebagaimana diatur pada pasal 11, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Secara khusus yang dilakukan oleh Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bali Ni Kadek Vany Primaliraing sebagai advokat kepada kliennya aktivis Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali merupakan printah ketentuan Pasal 18 (1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. (2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat sebagaimana diatur pada pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Dengan berpatokan pada prinsip diatas maka tindakan tindakan pengaduan Rico Ardika Panjaitan yang langsung disikapi dengan pendaftaran pengaduan dengan Nomor Laporan Dumas/539/VIII/2021/SPKT/Polda Bali dapat diduga sebagai tindakan pelanggaran ketentuan Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan sebagaimana diatur pada pasal 220 KUHP dan atau pelanggaran ketentuan Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun sebagaimana diatur pada Pasal 317 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian diatas, kami Lembaga Bantuan Hukum Papua mengunakan ketentuan pasal 100, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentah Hak Asasi Manusia menegaskan kepada.

Pertama, Kapolri dannKapolda Bali beserta jajarannya wajib menghargai UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat junto UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

Kedua, Kapolri segera memerintahkan Kapolda Bali untuk mencabut pengaduan dengan Nomor Laporan Dumas/539/VIII/2021/SPKT/Polda Bali karena bertentangan dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 dan penegakan pasal 11, UU Nomor 16 Tahun 2011;

Ketiga, Ketua Ombudsaman Republik Indonesia segera memeriksa Kapolda Bali serta Petugas SPKT Polda Bali atas dugaan tindakan mal atministrasi dalam pendaftaran pengaduan dengan Nomor Laporan Dumas/539/VIII/2021/SPKT/Polda Bali yang bertentangan dengan pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009;

Keempat, Kapolda Bali segera tindak tegas Organisasi Masyarakat (Ormas) pelaku tindakan diskriminasi (Pasal 28I ayat (2), UUD 1945) terhadap Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Bali;

Kelima, Kapolda Bali segera menangkap dan proses hukum Rico Ardika Panjaitan atas dugaan tindak pidana Pasal 220 KUHP dan atau Pasal 317 ayat (1) KUHP dalam kasus pengaduan dengan Nomor Laporan Dumas/539/VIII/2021/SPKT/Polda Bali. [free]