Ribuan Rakyat Yalimo Duduki Kantor KPU Desak Keluarkan SK Pelantikan Er-Jhon

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Ribuan Masyarakat Yalimo yang tergabung dalam “Yalimo Bangkit’ menduduki halaman kantor KPU dan Bawaslo Kabupaten Yalimo, pada Jum’at 17 Desember tahun 2021.

Massa yang terdiri dari lima distrik Kabupaten Yalimo ini melakukan orasi  dengan membawa sejumlah Pamflet sebagai bentuk perlawanan mereka kepada KPU yang telah melewati batas waktu tahapan PSU yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Dimana keputusan  dan penetapan yang ditentukan oleh MK selama 120  untuk melakukan PSU telah berakhir pada tanggal 17 Desember 2021 lalu. Namun KPU memaksa untuk tetap melakukan  jadwal tahapan PSU di Kabupaten Yalimo pada tanggal 26 Januari 2022.

Tahapan pelaksanaan PSU ini, KPU Kabupaten Yalimo telah melewati tahapan Jadwal yang sudah ditentukan oleh MK, sehingga Masyarakat Yalimo terpaksa melakukan aksi untuk menolak adanya PSU Jilid II di Kabupaten Yalimo.

Masyarakat meminta kepada KPU Kabupaten Yalimo untuk tetap melantik pasangan Erdi Dabi dan Wakil Jhon WIlil sebagai Bupati dan Wakil Bupati Yalimo.

Pasalnya, pasangan ini sudah memenangkan pemilukada umum pada Bulan Desember 2020 hingga pelaksanaan PSU Jilid I. Dan hasilnya KPUD Kabupaten Yalimo menetapkan pasangan Erdi Dabi-Jhon Wilil sebagai Bupati dan Wakil Bupati Yalimo.

Salah satu pendemo, Sifrit Walilo,  menegaskan, pasangan Erdi Dabi-Jhon Wilil  dua kali memenangkan Pilkada, baik pemilihan umum maupun PSU. “Sudah dua kali menang dan sudah ditetapkan KPU, baru kenapa ada lagi ada PSU.  Bahkan penetapan MK 120 hari sudah berakhir 17 Desember dan harus tahapan sudah hangus. Kenapa KPU memaksa untuk PSU. Kami tolak,” tegas dia.

Sementara menurut, Edom Kepno menyampaikan bahwa keputusan MK MK dengan mendiskualifikasi pasangan calon Erdi Dabi tidak tepat dengan perbuatan pemilihan namun MK langsung masuk dengan masalah pidana.

Hal tersebut sangat tidak relefan singgga perkara pasangan Erdi Dabi dan Jhon W. Wili mestinya di tinjau kembali.

“MK harus melihat dengan jelih karena pidana yang dilakukan oleh Erdi Dabi tidak ada sangkut pautnya dengan sengketa pilkada. Dan masalah pidana pun sudah diselesaikan secara adat dan kekeluargaan,” tukasnya.

Oleh karena itu, Edom menegaskan bahwa seluruh masyarakat Yalimo dari lima distrik minta agar mahkamah konstitusi segera mengeluarkan keputuasan SK kepada KPU untuk melakukan proses pelantikan terhadap pasangan pemenang pilkada Yalimo,  yaitu pasangan Erdi Dabi dan Jhon W.Wilil sebagai bupati dan wakil bupati Yalimo.

Bahkan masyarakat bersama partai politik pendukung Er-Jhon dan para Tokoh masyarakat sudah melakukan penanda tanganan pernyataan  sikap terhadap penolakan Pemungutan suara ulang (PSU) jilid II yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2022.

Edom kembali menegaskan bahwa, seluruh masyarakat meminta kepada KPU RI, KPU Provinsi Papua dan KPU-Daerah Yalimo untuk segera bertanggung jawab atas Suara rakyat Yalimo yang suah ditetapkan 4.7881 suara kepada Er-Jhon.

“Kami juga mmeinta bertanggungjawab Bawaslu Kabupaten Yalimo atas pengawasan hasil penetapan KPU Yalimo kepada pasangan Er-jhon,” pungkasnya. [redaksi]