JAYAPURA, PapuaSatu.com – Fraksi Partai Golongan Karya DPR Papua menyoroti pembayaran hak-hak guru baik SMA maupun SMK dari Provinsi Papua, yang selama ini belum dibayarkan
Ketua Fraksi Golkar, Iqnasius Mimin menyatakan, 8.000 guru yakni 4.000 guru honorer dan 4.000 guru PNS benar-benar menjadi sorotan.
“Kami Fraksi Golkar menyorot hal ini dikarenakan 8.000 guru yang dikontrak oleh Provinsi yang nanti akan dibiayai dari APBD Provinsi sama halnya dengan guru kontrak yang berada di kabupaten sesuai kontrak mereka,” katanya saat ditemui usai sidang paripurna X DPR Papua, pada Jum’at(18/1/2019)
Pemerintah Provinsi Papua maupun kabupaten/kota lebih diperhatikan karena guru adalah pahlawan tanpa jasa, yang hanya memberikan ilmu namun menfaatnya diterima oleh generasi seperti saat ini duduk di pemerintahan.
Untuk itu, Mimin meminta agar pembayaran guru harus lancar dan jangan sampai ada utang. Sebab menurutnya, guru yang dikontrak oleh kabupaten dan kota sudah ada pembagian yang ditanggung oleh APBD Kabupaten.
“Honor guru sudah ditentukan pembagiannya sesuai dengan APBD kabupaten jadi dimana SK dikeluarkan, disanalah mereka dibayar,” ucap Mimin.
Apalagi saat ini, ujian pada tingkat SMA tinggal beberapa bulan lagi, sehingga hak-hak yang selama ini tertahan harus segera terbayarkan. “Jangan sampai pelaksanaan ujian terhambat, sebaiknya hak mereka dibayarkan segera,” pungkasnya.
Lanjut Mimin, Fraksi Golkar akan terus memperjuangkan nasib para guru.”Ini tidak sampai disini, Fraksi Golkar akan terus memperjuangkan bahkan kami siap mengkawal dana pendidikan yang menjadi hak-hak para guru,” tukas Mimin. [ayu]
