JAYAPURA, PapuaSatu.com – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional(BKKBN) Provinsi Papua, Charles Brabar, SE, MSi menyampaikan dalam evaluasi secara nasional saat kegiataan telaah tengah tahun yaknj mereviuw Program Kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga(KKBPK) tahun 2019 di Jakarta pada tanggal 9-11 September 2019, ia meminta kearifan Papua harus diangkat dalam program kerja BKKBN Papua.
“Dalam kegiatan itu, saya sampaikan kondisi terakhir Papua dan teknis-teknis apa saja yang hendak dilakukan dalam meningkatkan pendekatan kepada masyarakat salah satunya kearifan Papua,” ucapnya saat ditemui awak media diruang kerjanya, Jum’at (13/9/2019).
Menurutnya, saat ini hasil pencapaian dar BKKBN di Papua belum maksimal dan mendapati beberapa kendala. “Kearifan Papua memang harus kita angkat, untuk satu perencanaan lebih matang serta bisa meningkatkan kesejahteraan melalui program kita,” katanya.
Tak hanya itu, Charles juga meminta agar angaran wilayah Papua tidak bisa di sama ratakan dengan wilayah lain di Indonesia karena alasan geografis. “Jangan sama ratakan anggaran si Indonesia, lihat dulu lokasinya apakah sesuai dengan geografis wilayah. Kalau kita lihat di Papua, kita mengikuti apa yang di terapkan Gubernur tentang wilayah adat. Ada wilayah mudah seperti Saereri, Tabi,” terangnya.
Dilanjutkan, ada tiga wilayah sulit, seperti di Animha, Meepago, Lapago. “Wilayah ini saya sampaikan ke Bappenas agar saat merencanakan anggaran bisajasi bahan pertimbangan. Dan harus sesuaikan dengan wilayah yang sudah di tentukan pemerintah Provinsi Papua melalui Gubernur yakni ada wilayah mudah (mudah ditempuh), wilayah sulit (sulit ditemput) dengan anggaran yang berbeda,” lanjutnya.
Saat ini juga BKKBN Papua telah membentuk Focus group discussion (FGD) guna mengevaluasi unmet need pada usia subur atau wilayah dengan tingkat kelahiran yang tinggi di wilayah sulit dan belum tersentuh agar dapat mendapatkan edukasi, pemahaman hidup sehat dan keluarga berencana. [ayu]
