Kemenkumham dan Komisi B DPRD Kota Jayapura Bahas Pembentukan Raperda Perikanan

0
86
Caption foto : Pertemuan Antara Komisi B DPRD Kota Jayapura bersama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua, Senin (22/7/2019) di Kantor Kanwil Kemenkumham, Kotaraja
Caption foto : Pertemuan Antara Komisi B DPRD Kota Jayapura bersama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua, Senin (22/7/2019) di Kantor Kanwil Kemenkumham, Kotaraja

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAm (Kemenkum HAM) Papua melakukan kolaborasi eksternal dengan melakukan fasilitasi pembentukan rancangan peraturan daerah (Raperda).

Ketua Komisi B DPRD Kota Jayapura, Yuli Rahman berharap agar pihak Kemenkum HAM Papua bisa memfasilitasi pembuatan Raperda yang diajukan pihaknya, terkait Raperda izin usah perikanan di Kota Jayapura. Menurutnya, proses pembuatan Raperda ini harus benar-benar konsen.

”Kami juga mohon petunjuk terkait item-item di raperda tersebut mungkin ada yang kurang dan perlu ditambah atau disempurnakan ke depannya,” ucapnya.

Usai rapat, ia mengatakan kepada pihak Humas Kanwil Papua, Raperda ini dibuat dengan tujuan mengcover nelayan-nelayan atau pelaku usaha khususnya di bidang perikanan Kota Jayapura.

“Tujuan yang lebih utama bagaimana harga ikan ini tidak terlalu mahal pada hari-hari ikan melimpah di kota Jayapura,” katanya.

Disampaikan, Kota Jayapura merupakan kota transit berbatasan langsung dengan Kabupaten Jayapura, Keerom. Stoknikan kita juga sebenarnya bisa mencukupi untuk 2 kabupaten juga kota Jayapura.

“Kewenangan saat ini masih Provinsi yang laksanakan sehingga Kota belum memiliki kewenangan terkait itu, hal ini yang menjadi kendala di kota,” ujarnya.

Selain itu juga DPRD Kota Jayapura mengatur terkait retribusi, kami berharap PPI ini juga menjadi lahan untuk bertambahnya Penghasilan Asli Daerah (PAD) khususnya bidang perikanan.

Yuli Rahman juga menegaskan di Kota Jayapura tidak memiliki tambang, hanya memiliki sektor jasa dan perdagangan  saja tetapi bagaiman PAD ini bisa ada di Dinas Perikanan juga.

“Kita bisa manfaatkan kita punya PPI dan BBI sehingga adanya PAD yang bersumber dari PPI dan BBI,” jelasnya.

Dirinya mengapresiasi Kanwil Kemenkum HAM Papua yang selama kurang lebih 5 tahun berjalan kerja sama sangat baik. “Dari segi pendampingan hukum kami sangat merasa terbantu terkait dengan batasan kewenangan, DPRD Kota seperti apa dan Provinsi seperti apa batasan kewenangannya,” tuturnya.

Langkah selanjutnya dari rapat bersama Tim dari Kanwil Kemenkum HAM Papua, ke depan akan ditindaklanjuti dengan pengumpulan data, rapat dengan komisi B, Dinas Perikanan dan Tim perancang dari Kanwil Kemenkum HAM Papua untuk mengambil data, sehingga kami bisa bicara jika sudah memiliki data.

Belajar dari Kota Palembang yang memiliki dua PPI yang dikelola kota Palembang sedangkan untuk produksi PPI bukan dari Kota Palembang saja tetapi dari Kabupaten yang berada disekitarnya.

Maka, Yuli berharap kota Jayapura ke depan, dari Komisi B sebagai mitra dari Dinas Perikanan supaya menghibahkan pengelolaan PPI yang sekarang dikelola oleh Provinsi bisa dihibahkan ke kota Jayapura. Sehingga kota Jayapura bisa mengelola jumlah ikan yang masuk atau nelayan dan pelaku usaha.

“Setidaknya kita masuk ke pasar ikan yang modern bukan pasar yang pecek memiliki sanitasi yang baik sehingga dapat mengundang pelaku usaha lain berinvestasi di Kota Jayapura,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Hukum, Sutrisno mengatakan terkait Kanwil Hukum dan HAM sesuai dengan tugasnya akan membantu Pemerintah Daerah maupun Provinsi dalam rangka pembentukan produk hukum daerah. Ia yakin, dengan jumlah JFT Perancang Per-UU yang dimiliki Kanwil Kemenkum HAM Papua, secara yuridis merupakan kewajiban keterlibatan perancang harus diikutsertakan.

Dikatakannya, pihak Kanwil Kemenkum HAM Papua juga  membantu mendorong Pemerintah Daerah Kota, terkait rencana menyusun regulasi masalah perikanan.

Diungkapkan Kabid Hukum bahwa hal ini masih ada sedikit masalah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 memang kewenangan itu harus sudah diserahkan kepada Kota 2 tahun setelah diundangkan. “Pada tahun 2016 seharunya Provinsi telah meyerahkan kewenangan kepada Pemerintah Kota,” ungkapnya.

“Kami akan berikan dukungan semaksimal mungkin, agar Raperda tersebut bisa segera rampung dan mengakomodir kepentingan masyarakat,” lanjutnya.

Pada akhir pembahasan Kepala Bidang Hukum, Sutrisno SH menyerahkan draf  MoU terkait Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah antara Kanwil Kemenkum HAM Papua dengan DPRD Kota Jayapura. [ayu]