KPK Dorong Kepala Daerah Tax Online Optimalkan PAD

0
95
Caption : Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, didampingi Wakil Gubernur Papua dan perwakilan kepala daerah, membuka Rakor & Penandatangan MoU dan PKS Implementasi Tax Online, di Swisbel Hotel, Kamis (25/7/2019)
Caption : Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, didampingi Wakil Gubernur Papua dan perwakilan kepala daerah, membuka Rakor & Penandatangan MoU dan PKS Implementasi Tax Online, di Swisbel Hotel, Kamis (25/7/2019)

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong para kepala daerah di Papua untuk segera melakukan serangkaian upaya demi mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini dimaksudkan agar kepala daerah dapat meningkatkan taraf hidup masyarat setempat. Apalagi Papua sedang incar oleh investor karena kekayaan Sumber Daya Alamnya.

“Saya  ingin kepala daerah bekerjasama dan bersinergi dalam tax online atau pembayaran pajak secara online yang bekerjasama dengan Bank Papua,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, Kamis (25/7/2019) di Swissbel Hotel Jayapura.

Laode  menegaskan, tugas KPK selain untuk menangkap pelaku tindak pidana korupsi, juga harus mendorong upaya pencegahan korupsi di seluruh Provinsi di Indonesia.

“Tax online adalah salah satu upaya pencegahan korupsi maka KPK wajib mendorong para kepala daerah untuk melakukan penandatangan MoU atau kerjasama dalam hal ini,” ucapnya.

Menurutnya, SDA di Papua sangat menjanjikan dan melimpah maka bisa dipastikan ke depannya akan banyak investor-investor yang mengincar Papua.

Untuk itu, Laode  ingin kepala daerah harus tingkatkan taraf hidup masyarat setempat karena kedepannya Provinsi-Provinsi seperti Kalimantan dan Jawa adalah bagian dari masa lalu dan Papua adalah masa depan Indonesia.

“Saya berpesan Papua harus dijaga agar tidak terjadi kerusakan seperti yang terjadi Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan di Jawa,” pesan Laode.

Dikesempatan yang sama, Wali Kota Jayapura, Dr Drs Benhur Tomi Mano, MM menyampaikan bahwa sesuai dengan undang-undang No 28 tahun 2009, tentang pajak dan retribusi daerah tak memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menambah jenis pajak dan retribusi daerah.

“Apalagi satu kabupaten dan kabupaten lainnya di Papua memiliki karakteristik yang berbeda. Maka saya mengajak seluruh kepala daerah di Papua bersinergi mengoptimalkan segala bentuk potensi penerimaan pajak daerah dan sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan terhadap pentingnya peningkatan pajak bagi pembangunan,” tuturnya.

Dikatakan, bila ingin ada pengoptimalan, maka 29 kepala daerah di Papua bersepakat meningkatkan PAD itu, dengan menandatangani kesepakatan bersama Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait dengan Aplikasi Online MoU dan PKS terkait Pertanahan. “Jangan terus menerus bergantung pada pemerintah pusat,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengatakan dirinya setuju sistem tax online dapat meningkatkan PAD di Papua

Terlebih lagi Papua saat ini sedang dala proses pengembangan dan PAD akan pesat dari sektor perhotelan, restoran tempat hiburan, pajak bumi bangunan di sektor pedesaan dan perkotaan berpotensi besar dalam mendukung pembiayaan penyelenggaran pemerintah dan pembangunan daerah.

Maka, Pemprov Papua terus mendorong kabupaten/kota untuk pemasangan alat pemantau pajak online di setiap hotel, restoran maupun tempat hiburan. “Alat tersebut harus dipasang, agar para pelaku usaha tidak lagi berbuat yang aneh, menaikkan potongan pajak yang tidak rasional,” terangnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Pemkot karena telah memulai aksi tax online terlebih dahulu melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura. “Saya beri apresiasi pada Pemerintah Kota Jayapura, itu patut di contoh oleh kepala-kepala daerah yang lainnya,” tutupnya. [ayu]