JAYAPURA, PapuaSatu.com – lima Fraksi di DPR Papua dan Pemerintah Provinsi Papua menyerukan untuk menarik pasukan TNI/Polri di kabupaten Nduga, Provinsi Papua dan menghentikan operasi militer agar tidak menimbulkan masalah HAM yang baru.
Seruan itu disampaikan dalam sidang pendapat akhir Fraksi Dewan Pewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR Papua) terhadap rancangan Perdasi dan Perdasus non APBD tahun anggaran 2018,di ruang rapat Paripurna DPR Papua, Kamis (21/12/2018).
Pendapat Akhir Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yang dibacakan Tan Wie Long mengatakan, Frakasi Golkar DPR Papua menyampaikan rasa prihatin dan turut berduka cita yang dalam terhadap peristiwa penembakan yang terjadi di kabupaten Nduga yang telah menelan korban jiwa masyarakat sipil dan berharap agar tidak pernah lagi terjadi hal seperti ini di tanah Papua dimasa yang akan datang, khususnya di kabupaten Nduga.
Dalam kasus tersebut, Fraksi Golkar DPR Papua mengharapkan kiranya Gubernur Papua dengan segala kewenangan yang dimilikinya agar dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk dapat sesegera mungkin memulihkan keamaan di daerah tersebut, dengan semua stakeholder sehingga masyarakat menjadi tenang dan dapat beraktifitas.
Untuk itu, Fraksi Golkar DPR Papua meminta agar menarik pasukan TNI/Polri dari kabupaten Nduga, membentuk tim gabungan untuk menginvestigasi kasus di kabupaten Nduga, menghimbau kepada TPN/OPM dan TNI/Polri untuk dapat menahan diri, melakukan upaya pendampingan untuk memulihkan psikologi masyarakat pasca kejadian, agar masyarakat yang mengungsi ke gunung dapat kembali ke kampung halamannya.
Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua yang dibacakan Kristina R.I Luluporo, SIP, MAP mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan menyesalkan dan mengutuk keras peristiwa terbunuhnya sejumlah orang di kabupaten Nduga beberapa hari lalu, dan meminta operasi militer yang dilakukan dapat dibatalkan agar tidak menimbulkan masalah HAM yang baru dan meminta agar memanggil Kapolda Papua, untuk memberikan keterangannya terkait kasus di kabupaten Nduga.
Hal yang sama disampaikan Fraksi Partai Hanura dalam pandangan akhir Fraksi yang dibacakan Nikius Bugiangge, meminta kepada Gubernur Papua, Ketua DPR Papua, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuida, Aktivis SM, Komnas HAM untuk segera menghadap Presiden Joko Widodo dan meminta atas nama kemanusiaan dan penghormatan terhadap umat Kristiani di tanah Papua yang tengah menyambut perayaan natal agar menghentikan operasi militer yang dilakukan oleh TNI/Polri.
Fraksi Partai Hanura juga meminta agar menarikan pasukan organik dan Non organik dari tanah Nduga serta meminta agar membentuk tim investigasi independen yang melibatkan komnas HAM untuk memperoleh hasil utuh tentang realita yang terjadi di Nduga.
Sementara itu, pendapat Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan Mustakim, HR menyebutkan, Fraksi Partai Demokrasi DPR Papua memberi apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Gubernur Papua yang telah segera tanggap dan langsung menindaklanjutinya dengan mengundang seluruh komponen masyarakat pada tanggal 19 Desember 2018 lalu.
Dalam pertemuan itu menghasilkan beberapa keputusan penting yaitu, membentuk tim investigasi atas insiden di kabupaten nduga dan pelanggaran HAM lainnya yang terjadi diatas tanah Papua.
“Kami Fraksi Partai Demokrat DPR Papua menyambut baik atas rencana pembentukan tim investigasi untuk dan khususnya di kabupaten Nduga,” ujarnya.
Demikian juga disampaikan Fraksi Gabungan PKB dalam laporan pendapat akhir fraksinya yang dibacakan Nasson Utty. Dalam laporannya meminta kepada pemerintah daerah baik eksekutif, legislative, eksekutifm dan MRP menyampaikan secara terbuka atas akar persoalan Negara yang ada di daerah.
Fraksi gabungan PKB meminta pemerintah Provinsi Papua dans emua elemen lembaga kemanusiaan memberikan perhatian yang khusus terhadap situasi dan kondisi yang sedang dialami di beberapa titik, yaitu : Mbua, Kali Yigi, kali Kabo, Kali Aurak, Distrik Yigi segera memberikan bantuan kemanusan dan pelayanan medis, serta memberikan pelayanan trauma healing agar warga masyarakat tidak mengalami trauama, ketakuran dan kelaparan di suasana hari raya natal yang penuh dengan damai dan suci ini.
Seruan itu juga disampaikan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe dalam keterangan persnya usai sidang paripurna, Gubernur meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk menarikan pasukan TNI/Polri di kabupaten Nduga agar di momen natal ini tidak boleh lagi ada alat TNI di Nduga.
“Kami sudah sepakat untuk membentuk tim indepen sehingga banyak lagi pelanggaran di masyarakat sipil. Tim ini melibatkan DPRP, MRP, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat dan LSM serta Komnas HAM,” kata Gubernur Papua.
Gubernur menyampaikan rasa belasungkawa atas yang terjadi sampai sekarang ini dan diharapkan agar tidak ada lagi korban atas kasus yang terjadi di kabupaten Nduga. “Tim ini jug akan membawa bahan makanan di Nduga agar kesehatan masyarakat di sana tetap terjaga,” katanya.
Apapun ahasil dari investigasi yang dilakukan oleh tim indenden akan dilaporkan kepada pemerintah pusat. “Bukan hanya Nduga, semua persoalan yang terjadi di tanah Papua akan melaporkan ke Pemerintah pusat,” tukasnya. [ayu/loy]
