Koordinasi Terkait Ruas Jalan Provinsi yang Belum Rampung
JAYAPURA, PapuaSatu.com — Sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Keerom yang tak kunjung rampung menjadi sorotan serius Komisi III DPRK Keerom. Untuk mempercepat penanganan, rombongan legislator Keerom mendatangi Komisi IV DPR Papua di Jayapura, Selasa (23/9/2025), guna melakukan koordinasi dan sinkronisasi program infrastruktur.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua, Edward Norman Banua, didampingi anggota Komisi IV, Dr. Ir. Alberth Merauje, beserta staf.
Ketua Komisi III DPRK Keerom, Richie Tafor, SE, menjelaskan bahwa pihaknya tengah mengecek progres pembangunan di beberapa ruas jalan provinsi yang ada di wilayah Keerom, termasuk ruas Jalan Arso XIV (Wulukubun) – Kwarja dan Wulukubun – Simpang Batas Jayapura/Keerom yang hingga kini belum sepenuhnya dikerjakan.
“Kami ingin memastikan mana saja yang menjadi tanggung jawab provinsi dan mana yang kabupaten. Karena ada ruas yang belum tuntas dikerjakan,” ujar Richie usai pertemuan.
Richie mengungkapkan, pihaknya baru mengetahui status ruas jalan tersebut sebagai jalan provinsi setelah merujuk pada SK Gubernur Papua No. 188.4/113/Tahun 2013, yang menjadi dasar pembangunan.
Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan jalan tersebut, mengingat jalan-jalan itu merupakan akses vital untuk distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, dan layanan publik lainnya di Keerom.
Sementara itu, Edward Banua menyambut baik koordinasi ini, namun mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar tidak terjadi tumpang tindih pembangunan.
“Nomenklatur ruas jalan selalu diperbarui setiap beberapa tahun. Jadi, komunikasi ini penting untuk memperjelas kewenangan dan mencegah pemborosan anggaran,” tegas politisi NasDem itu.
Edward berharap pertemuan ini menjadi awal dari kerja sama yang lebih erat antara DPR Papua dan DPRK Keerom, terutama dalam menyelaraskan rencana pembangunan infrastruktur ke depan.
“Sinergi ini penting agar jalan provinsi tidak dibangun oleh kabupaten, begitu pun sebaliknya. Dengan koordinasi yang baik, pembangunan bisa lebih efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya. [loy]
