JAYAPURA, PapuaSatu.com – Wakil Gubernur Provinsi Papua, Dr. Aryoko A.F. Rumaropen, S.P., M.Eng, secara resmi membuka Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Level 1 di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang berlangsung di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, Senin (27/7).
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan instrumen strategis dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, mempercepat pembangunan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.
“Setiap rupiah yang dikelola melalui pengadaan barang dan jasa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena itu, aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan dituntut memiliki kompetensi, integritas, profesionalisme, serta kemampuan mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi yang terus berkembang,” ujar Aryoko.
Menurutnya, pelatihan tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, khususnya dalam memperdalam pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan pengadaan barang dan jasa, meningkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian proses pengadaan secara efektif dan efisien.
Selain itu, pelatihan juga bertujuan memperkuat kemampuan pengelolaan aset pemerintah secara tertib dan akuntabel, meningkatkan kompetensi pengelolaan kontrak bersama penyedia barang dan jasa, serta memperkuat mitigasi risiko, pengawasan, dan pengendalian agar seluruh proses pengadaan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Wakil Gubernur menyampaikan bahwa penyelenggaraan pelatihan ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Papua, yakni “Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera dan Harmoni (Papua CERAH).”
Melalui peningkatan kompetensi aparatur, pemerintah terus memperkuat misi membangun tata kelola pemerintahan yang responsif, profesional, dan berintegritas.
Ia juga mengingatkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari praktik korupsi, kolusi, konflik kepentingan, kompleksitas birokrasi, keterbatasan sumber daya manusia, hingga perubahan regulasi yang dinamis. Oleh sebab itu, para peserta diharapkan menjadikan pelatihan ini tidak hanya sebagai sarana memperoleh sertifikat kompetensi, tetapi juga sebagai momentum membangun karakter aparatur yang jujur, profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kami berharap seluruh peserta mengikuti setiap materi dengan sungguh-sungguh, memperkaya wawasan, serta memanfaatkan pengalaman para narasumber dan fasilitator sebagai bekal dalam menjalankan tugas di perangkat daerah masing-masing,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur turut menyampaikan apresiasi kepada narasumber, fasilitator, dan tim penguji dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI atas kontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur Pemerintah Provinsi Papua. Apresiasi juga diberikan kepada panitia penyelenggara yang telah mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan pelatihan.
Mengakhiri sambutannya, Wakil Gubernur secara resmi membuka Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Level 1 di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dengan harapan seluruh peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, dan berintegritas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Papua.[yat]
