Ini Alasan KNPI Papua Barat Belum Laksanakan Rapim dan Musda

Ketua DPD KNPI Papua Barat Sius Dowansiba (kemaja putih/duduk), Senjed KNPI Jemi Jefferson Liusanda, Wakil Ketua Organisasi KNPI, perwakilan MPI KNPI, dan para pengurus KNPI
Ketua DPD KNPI Papua Barat Sius Dowansiba (kemaja putih/duduk), Senjed KNPI Jemi Jefferson Liusanda, Wakil Ketua Organisasi KNPI, perwakilan MPI KNPI, dan para pengurus KNPI

MANOKWARI, PapuaSatu.comMenanggapi keterlambatan Rapim dan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). DPD KNPI Provinsi Papua Barat dalam waktu dekat akan melaksanakan Rapat Pleno di Perluas.

Hal ini dikatakan Sius Dowansiba, Ketua DPD KNPI Provinsi Papua Barat kepada wartawan dalam konferensi pers, di Manokwari, Sabtu (26/06/2021).

Menurutnya, keterlabatan pelaksanakan Rapim  dan Musda IV KNPI Papua Barat, karena banyak tantangan yang mengakibatkan semua rencana terhambat.

“Kami belum melaksanakan Rapim dan Musda karena terjadi virus corono (Covid-19), Pilkada Manokwari dan dana,”ujar Ketua DPD KNPI Provinsi Papua Barat.

Padahal, selaku Ketua ingin melakukan Rapimda dan Musda secepatnya. Namun pihaknya terkendala di keuangan, sehingga sampai saat ini belum melaksanakan agenda penting KNPI tersebut.

“Kami memahami dan mengerti bahwa kondisi dan situasi yang terjadi di Pemprov Papua Barat terkait dengan Covid-19, dan Pilkada. Sehingga kami belum mendapat bantuan, tapi kami terus melakukan pendekatan dengan pemerintah,”imbuh Dowansiba.

Selanjutnya, sebagai Ketua, Sius Dowansiba mengaku, bahwa dimasa kepengurusannya hanya bekerja untuk mempersatuan KNPI di Papua Barat dengan terus melaksanakan konsolidasi dan rekonsiliasi, dan hingga kini semua sudah bersatu.

“Saya tidak mau ada perpecahan pemuda di Papua Barat. Kalau perpecahan dimana-mana silahkan, tetapi di Papua Barat pemuda tidak boileh pecah. Tetap KNPI satu, dan saat ini kami tetap masih ada di bawa kepemimpinan Ketua DPP KNPI Haris Pertama,”tegasnya.

Dicecar mengenai anggaran KNPI Papua Barat, Dowansiba merasa lucu dan biungung, karena tidak ada anggaran yang diperuntuhkan untuk pelaksanakan Rapim dan Musda.

Oleh karena itu, dirinya berharap kepada seluruh pemuda dan intelektual di Papua Barat, agar bersabar.

“Sama sekali saya tidak kepentingan untuk saya mau menjadi ketua KNPI lagi. Saya hanya satu periode, dalam hal mengantarkan perahu ini sampai saya taruh di puncak. Jadi anak-anak muda yang energy dan punya kemampuan silahkan untuk mengambil amanah ini,”bebernya.

Tetapi diharapkan kepada pemuda dan intelektual Papua, yang nantinya memimpin organisasi laboratorium kader ini supaya tidak memanfaatkan wadah pemuda ini sebagai tempat bisnis, dan politik demi kepentingan sesaat.

“Saya tidak mau ada dualisme kepemimpinan, semua sudah selesai dan bersatu sekarang,”tegasnya lagi.

Disamping itu, Ketua KNPI Papua Barat mengemukakan, dalam waktu dekat akan melaksanakan Rapat Pleno di Perluas yang dihadiri Pemerintah, KNPI pusat, provinsi, kabupaten, dan OKP serta OKPI.

“Rapat pleno di perluas ini bertujuan untuk meminta pendapat, sekitar tanggal 10 juli 2021 mendatang. Baru kita akan mendengar apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan. Setelah itu baru dilakukan kesepakatan terkait apa yang menjadi keinginan pemuda di Papua Barat,”sebut dia.

Dia mengenaskan lagi, bahwa sebagai ketua tidak mau mengorbankan organisasi ini untuk kepetingan politik.

“Saya bertarung di Pilkada Manokwari, saya tidak pernah gunakan organisasi KNPI untuk kepentingan saya. Waktu itu kepemimpinan di pimpin oleh Sekjend dan Wakil Ketuan OKK, maka saya tekankan saat bahwa jangan sampai momen politik kedepan menggunakan KNPI,”pungkasnya.

Oleh sebab itu, dirinya meminta kepada pemuda dan intelektual Papua serta orang Papua agar tidak memanfaat organisasi KNPI untuk kepentingan politik kedepan.

“KNPI bukan milik orang Arfak, Sorong, Fakfak, Kaiman, Biak, Serui. Tapi KNPI milik pemuda Indonesia,”ungkapnya.

Sementara Sekjend KNPI Papua Barat, Jemi Jefferson Liusanda menambahakan, kepengurusan DPD KNPI Papua Barat yang dipimpin oleh bung Sius Dowansiba selaku mandataris Musda III, dilantikan Desember 2016.

“Dari tahun 2019 ke 2020, kita tahu bahwa kita di Papua Barat sedang menghadapi persoalan covid-19, dan Pilkada. Sehingga atas anjuran DPP KNPI melalui rapat pleno, kita diperpanjang enam bulan dan setelah itu diperpanjang satu kali lagi,”jelas Liusanda.

Dia menjelaskan, proses perpanjangan itu dimaksudkan untuk menyelesaikan semua persoalan dan agenda KNPI terkait konsolidasi bisa terlewati secara baik, kemudian masuk ke Rapim dan Musda.

“Bung Sius Dowansiba sebagai mandataris Musda III hari ini, ditengah kemelut diskomunikasi yang muncul di teman-teman pemuda di Papua Barat, saya kira itu biasa. Karena semua pemuda baik OKP dan OKPI punya hak untuk bertannya, kapan Musda”katanya.

Maka dia menegaskan, KNPI Papua Barat yang dimpimpin Sius Dowansiba tidak ada niat maupun maksud untuk menunda Rapim dan Musda.

“Kami berharap, sebenarnya sudah ada kejelasan tentang dukungan pendanaan dari Pemprov Papua Barat. Sementara Sorong yang ditentukan sebagai tuan rumah Rapim, sampai hari ini kita terus berkomunikasi. Sehingga proses Rapim bisa segera dilakukan,”tandasnya.[FREE]