JAYAPURA, PapuaSatu.com – Masih munculnya keprihatinan terkait pembangunan SDM maupun kesejahteraan masyarakat di Papua, membuat tanda tanya tentang pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus) bernilai triliunan rupiah yang digelontorkan untuk Provinsi Papua.
Hal itu sebagaimana diungkapkan Ketua Gerakan Pemuda Jayapura (Gapura), Jack Puraro, bahwa banyak pihak yang menilai adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan dana Otsus di lapangan.
Hal itu mengakibatkan banyaknya masyarakat sebagai penerima manfaat yang tidak merasakan apa itu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Bahkan, Menkopolhukam Mahfud MD pernah sampaikan akan membongkar 10 kasus korupsi di Bumi Cenderawasih, namun hingga kini belum juga di-follow up.
“Terkait dengan pernyataan Pak Mahfud MD mengenai 10 kasus korupsi terbesar di Papua, saya sampaikan terima kasih kalau pemerintah pusat sangat teliti dan jeli untuk terus memantau bagaimana anggaran yang digelontorkan untuk kepentingan pembangunan baik infrastruktur maupun kepentingan pembangunan ekonomi bagi rakyat Papua,” katanya di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Minggu (05/12).
Bahkan pada suatu kesempatan, Jack mengaku pernah bertemu Wakil Presiden Ma’aruf Amin dan Menkopolhukam Mahfud MD, guna meminta agar dana Otsus yang telah berjalan kurang lebih dua dekade itu, agar bisa dievaluasi secara maksimal, sehingga bisa diketahui apa saja yang sudah dibangun dan belum dibangun, dengan harapan masyarakat Papua bisa sejahtera.
Bila kita bicara Otsus itu, yang pertama adalah terkait kewenangan, dan yang kedua adalah keuangan.
Kalau bicara kewenangan itu antara Jakarta dan Papua ada bagian-bagian kewenangan-kewenangan yang belum dimaksimalkan.
Dan terkait dengan keuangan, pemerintah pusat telah menurunkan anggaran hingga puluhan bahkan ratusan triliun rupiah untuk kepentingan pembangunan di tanah Papua.
Namun, hingga kini konflik terus terjadi, ada penembakan dan teriakan miris soal pembangunan SDM yang tidak maksimal.
Yang mana, masih banyak anak-anak Papua di pedalaman yang belum tersentuh dengan pendidikan yang maksimal, bahkan ada lima kabupaten yang dinyatakan berada dibawah garis untuk kategori pembangunan SDM-nya.
“Tapi kenapa sampai hari ini masih ada konflik, terus terjadi penembakan, masih banyak orang Papua yang anak-anak yang mestinya harus disekolahkan punya IQ yang bagus harus disekolahkan sampai ke luar negeri tapi tidak terlaksana,” katanya.
Jack pun mempertanyakan kemana larinya uang triliunan rupiah itu.
Hal ini, lanjut dia, telah disampaikan kepada Wapres Ma’aruf Amin ketika berkunjung ke Papua di Kota Jayapura saat menggelar pertemuan di Kantor Gubernur Papua.
“Saya minta kepada Pak Wapres untuk segera di audit, diperiksa seluruh pengelola dana otonomi khusus,” katanya.
Jack mengilustrasikan bahwa ada sejumlah pejabat di Papua yang golongan dan kepangkatannya sama, hanya ada yang diberikan jabatan untuk kelola dana Otsus dan ada yang tidak kelola.
Namun, perbedaan bisa dilihat dari gaya hidup yang dijalani, sehinga hal itu tentunya membuat miris, karena telah terjadi pengkotak-kotakan.
“Mereka itu ibarat pemegang lampu aladin di dunia dongeng. Mau tanah, mobil mewah atau rumah tinggal gosok, langsung semua ada. Sedangkan teman-teman yang lain, pejabat yang lain tetap terima gaji yang sama, padahal kerja juga sama. Jadi, harta kekayaan beda, ini harus diperiksa,” katanya.
Sehingga, Jack berkomitmen jika pemerintah pusat menerapkan sikap tegas untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Papua.
“Maka, saya orang pertama, sebagai tokoh pemuda yang juga aktivis yang akan menandatangani untuk memberikan dukungan 100 persen kepada kerja keras pemerintah dalam memberantas korupsi dengan memanggil semua kelompok pengelola dana Otsus, agar ditangkap,” katanya.[yat]
