
SENTANI, PapuaSatu.com – Jumlah tenaga kerja sektor konstruksi di Kabupaten Jayapura, dari 222 proyek yang terdata di LKPP dan LPSE Tahun 2025, baru 16 proyek yang mendaftarkan di BPJS.
Sebagaimana diungkapkan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Sirta Mustakiem bahwa hal itu dimungkinkan karena pemahaman yang kurang dari para pekerja konstruksi ataupun kurangnya kesadaran perusahaan pemberi pekerjaan untuk mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.
“Pertama dari sisi pekerjaannya mereka belum tahu bahwa mereka bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial melalui perusahaan yang mempekerjakan, yang kedua dari literasi terkait pemahaman bahwa kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan para pekerjanya yang menjalankan pekerjaan konstruksi juga dari kesadaran perusahaan,” ungkapnya saat ditemui wartawan di Sentani, Kamis (18/9/25).
Padahal, sudah ada peraturan, baik undang-undang maupun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan mengharuskan semua perusahaan untuk mendaftarkan karyawan ataupun pekerja lepas yang dipekerjakannya untuk didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
Disinggung apakah tidak ada sanksi tegas kepada perusahaan yang lalai atau bahkan sengaja tidak mendaftarkan karyawan ataupun tenaga kerja lepas ke BPJS Ketenagakerjaan, Sirta mengungkapkan bahwa saat ini masih dalam tahap sosialisasi dan pembinaan.
Padahal, ada keuntungan besar bagi perusahaan maupun pekerja bila mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
Dan khusus untuk segmentasi jasa konstruksi ada dua perlindungan, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Untuk jaminan kecelakaan kerja , bila terjadi resiko kecelakaan kerja misalnya, maka BPJS Ketenagakerjaan menanggung seluruh biaya pengobatannya sampai dengan sembuh.
Juga ada santunan tidak mampu bekerja, untuk melindungi pekerja pada saat menjalani proses recovery berupa penggantian upah oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Dan bila terjadi kecacatan maka ada santunan cacat.
Selain itu juga ada beasiswa untuk anak dari tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja kemudian meninggal dunia.
Dan yang terakhir adalah jaminan kematian dengan nilai manfaat Rp. 42 juta.
Sirta pun menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya, karena Bupati Jayapura, Yunus Wonda telah menerbitkan surat edaran Nomor 560/242/SE/SET untuk mendorong perusahaan penyedia jasa konstruksi agar mendaftarkan pekerjaannya ke BPJS Ketenagakerjaan.
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura, Edward Sitohang mengungkapkan, surat edaran Bupati Jayapura tentang perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi di Kabupaten Jayapura adalah dilatarbelakangi adanya gap perbedaan antara jumlah kepesertaan tenaga kerja jasa konstruksi dengan dengan jumlah tenaga kerja jasa konstruksi yang ada di Kabupaten Jayapura.
Hal itu cukup beresiko terjadinya persoalan tenaga kerja dan pada akhirnya bisa menciptakan kemiskinan baru.[yat]










