JAYAPURA, PapuaSatu.com — Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Papua, Ir. Albert Merauje, menegaskan komitmen partainya dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di Papua.
Albert Merauje menegaskan, pihaknya telah melakukan pertemuan resmi yang awalnya dijadwalkan dihadiri oleh Ketua MPC Provinsi Papua, Jaya Kusuma, namun karena yang bersangkutan sedang mengikuti bimbingan teknis (bimtek) di Jakarta, maka Fraksi NasDem mewakili dalam penerimaan tersebut.
Albert menyampaikan bahwa Fraksi NasDem tidak hanya fokus pada isu infrastruktur, tetapi juga memperjuangkan berbagai isu sosial lainnya yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk hak-hak penyandang disabilitas.
“Pada prinsipnya, kita harus mengakui bahwa penyandang disabilitas adalah ciptaan Tuhan. Keberadaan mereka adalah bagian yang sah dalam kehidupan keluarga, bangsa, dan negara,” ujar Albert.
Ia menekankan bahwa negara telah mengatur perlindungan terhadap penyandang disabilitas melalui undang-undang, yang menjamin hak atas pendidikan, kesehatan, akses terhadap pangan, serta infrastruktur yang layak.
Albert menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang inklusif. Jalan dan gedung pemerintah, seperti kantor bupati dan wali kota, menurutnya harus dapat diakses oleh penyandang disabilitas agar mereka bisa berinteraksi langsung dengan para pejabat.
“Ini adalah persoalan nyata yang harus kita perhatikan. Jangan sampai karena keterbatasan anggaran, hak mereka diabaikan,” tegasnya.
Sebagai contoh, Albert mengungkapkan bahwa di Kabupaten Jayapura terdapat sekitar 300 anak penyandang disabilitas asli Papua yang membutuhkan akses pendidikan, fasilitas kesehatan, sarana olahraga, dan dukungan untuk berkarya melalui kerajinan atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia juga mendorong agar anggaran untuk penyandang disabilitas dialokasikan secara adil dari pemerintah pusat hingga ke tingkat kabupaten/kota. Bila anggaran daerah terbatas, menurutnya, provinsi harus turun tangan, dan bila perlu, pemerintah pusat harus hadir untuk membantu.
Albert juga menyoroti pentingnya pelibatan penyandang disabilitas dalam setiap kunjungan pejabat negara ke daerah. Ia menyebut bahwa mereka harus difasilitasi untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Kita hidup di Republik Indonesia, di mana semua warga negara berhak mendapat pelayanan yang sama tanpa diskriminasi,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan pentingnya keselamatan dan aksesibilitas jalan bagi semua pengguna, termasuk penyandang disabilitas. Hal yang sama juga berlaku untuk bangunan gedung bertingkat, yang wajib menyediakan lift dan akses bagi semua kalangan.
Sebagai penutup, Albert Merauje mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam memperjuangkan keadilan bagi penyandang disabilitas.
“Mari kita duduk bersama, berpikir bersama, dan bertindak bersama. Penyandang disabilitas harus diperlakukan sama seperti kita yang sehat dan normal. Terima kasih,” tutupnya. [loy]
