ABEPURA, PapuaSatu.com – Walikota Jayapura Dr. Abisai Rollo, SH., M.H., mengungkapkan keprihatinannya atas tren kenaikan angka kemiskinan di wilayahnya dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan pemaparan Kepala Baperida, angka kemiskinan Kota Jayapura yang sempat bertahan di kisaran 10% lebih pada tahun 2023 dan tercatat sebesar 10,47% pada tahun 2024, justru mengalami lonjakan signifikan menjadi 12,03% saat memasuki tahun 2025.
“Meskipun persentase 12,03% ini masih tergolong yang terendah di seluruh Tanah Papua jika dibandingkan kabupaten lain seperti Biak atau Mamberamo Raya, bagi skala perkotaan angka tersebut masih relatif tinggi. Trennya justru bertambah naik dari tahun ke tahun. Keinginan saya, kita harus menekan angka kemiskinan ini kembali ke bawah 10%, bahkan turun serendah-rendahnya,” tegas Abisai Rollo.
Guna memetakan intervensi yang efektif, Walikota menekankan pentingnya akurasi data kemiskinan yang berbasis by name by address (berdasarkan nama dan alamat).
Kehadiran BPS dalam rakor ini diharapkan mampu mengurai kantong-kantong kemiskinan secara spesifik hingga ke tingkat distrik, kelurahan, bahkan kampung.
Pihak pemkot juga tengah mencermati korelasi antara pertumbuhan penduduk dan peningkatan angka kemiskinan.
Pasalnya, terdapat dinamika data jumlah penduduk Kota Jayapura, di mana data Catatan Sipil mencatat sekitar 405.000 jiwa lebih, sementara data BPS telah memproyeksikan hingga 410.000 jiwa.
“Kita perlu data yang pasti untuk mengetahui apakah lonjakan kemiskinan menjadi 12,03% ini murni dari warga asli Kota Jayapura, atau bertambah karena adanya arus masyarakat dari luar daerah yang datang menetap di kota ini,” tambahnya.
Menyikapi situasi keuangan negara yang sedang melakukan efisiensi, Walikota Abisai Rollo menginstruksikan seluruh jajaran kepala OPD untuk tidak bekerja secara sendiri-sendiri (egosektoral).
Ia meminta adanya kolaborasi program dan penggabungan anggaran antar OPD yang fokus pada sasaran penanggulangan kemiskinan.
“Dengan kemampuan keuangan yang ada saat ini, mari kita berkolaborasi dan bekerja sama. Seluruh OPD, pihak perbankan, dan swasta harus bersatu padu. Apapun persoalan yang dihadapi, menekan angka kemiskinan ini adalah tanggung jawab kita bersama demi kesejahteraan masyarakat Kota Jayapura,” pungkasnya.[redaksi]
