JAYAPURA, PapuaSatu.com – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, mengungkapkan tujuh isu strategis yang menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Papua, sekaligus menyampaikan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Papua, bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Wamen PUPR beserta jajaran, di Aula Lukmen Lantai 9 Kantor Gubernur Papua, Dok II, Kota Jayapura, Jumat (18/9/2026).
Pada Rakor tersebut juga diikuti para Gubernur, Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wali Kota se-Tanah Papua.
Ketujuh isu strategis tersebut dirumuskan berdasarkan kondisi nyata di lapangan serta perwujudan visi jangka panjang dan jangka menengah daerah.
“Berdasarkan kondisi umum serta perwujudan visi jangka panjang dan jangka menengah daerah, terdapat 7 isu strategis yang menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Papua. Tentunya ini juga pasti akan menjadi isu strategis dari rekan-rekan di 5 provinsi lainnya,” ujarnya.
Ketujuh isu strategis tersebut yakni :
1. Ketimpangan antar wilayah dan tingkat kemiskinan yang makin tinggi. Kesenjangan pembangunan masih tinggi antara kawasan pedalaman, pesisir, dan perkotaan.
2. Akses dan kualitas layanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan yang masih belum optimal.
3. Perlindungan hak wilayah dan ruang hidup masyarakat adat.
4. Keterbatasan konektivitas antar wilayah.
5. Tingginya potensi rawan bencana.
6. Lambatnya perkembangan pusat pertumbuhan wilayah.
7. Belum meratanya pembangunan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Papua menyusun tujuh arah kebijakan yang mengoptimalkan potensi sumber daya daerah berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan sesuai karakter wilayah:
Pertama, percepatan konektivitas antar wilayah dan pengurangan ketimpangan.
“Jika Papua dapat segera dibangun, jalur transportasi darat dapat segera terhubung. Ini akan membantu saudara-saudara kami yang berada di daerah-daerah terluar maupun di pedalaman,” tegas Gubernur.
Kedua, pemerataan layanan dasar melalui penguatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan serta kesehatan dengan berbagai terobosan yang akan dilakukan para kepala daerah.
Ketiga, pengembangan pusat pertumbuhan baru melalui keterkaitan ekonomi hulu-hilir dan hilirisasi industri, mencakup klaster pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, hingga pembangunan pasar rakyat modern.
Keempat, kebijakan afirmatif dan keberpihakan: akselerasi pemberdayaan Orang Asli Papua, peningkatan kemampuan, serta penciptaan nilai unggul lokal dan produk unggul daerah.
Kelima, penguatan tata kelola dan sinergi pendanaan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi di Tanah Papua.
Keenam, peningkatan kesejahteraan kawasan perbatasan, mengingat Provinsi Papua berbatasan langsung dengan wilayah perbatasan negara.
Ketujuh, pengelolaan urbanisasi. Gubernur menjelaskan, Provinsi Papua menjadi pusat pendidikan bagi 5 provinsi lainnya, sehingga diharapkan adanya intervensi pusat agar generasi muda mendapat layanan pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang lebih layak.
“Kehadiran Bapak Menko dan seluruh jajaran kami harap bukan sekadar rapat koordinasi, melainkan menghasilkan langkah nyata yang dapat dirasakan masyarakat Papua,” pungkasnya.[redaksi]
