JAYAPURA, PapuaSatu.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan rapat koordinasi percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah Papua telah berjalan dengan baik, dihadiri seluruh pemimpin daerah dari enam provinsi di Tanah Papua.
Pernyataan itu disampaikan AHY saat ditemui wartawan usai memimpin Rakor di Aula Lukmen Lantai 9 Kantor Gubernur Papua, Dok II, Kota Jayapura, Jumat (18/9/2026).
“Kami selesai menggelar rapat koordinasi dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan pengembangan wilayah di Tanah Papua. Saya merasa terhormat dan senang karena hari ini dihadiri banyak sekali pemimpin di wilayah Papua,” ujarnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti, Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat Daya, Gubernur Papua Pegunungan, Wakil Gubernur Papua Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, serta Asisten yang mewakili Gubernur Papua Selatan. Puluhan Bupati dan Wali Kota atau wakilnya dari seluruh 42 kabupaten/kota se-Tanah Papua turut hadir.
Tujuan utama pertemuan ini, kata AHY, adalah menyatukan visi, misi, dan langkah agar pembangunan infrastruktur menghubungkan wilayah antarprovinsi, antarkabupaten/kota, antardistrik, hingga antarkampung semakin baik ke depan.
Berbagai tantangan diutarakan kepala daerah, terutama kesulitan akses jalan darat di kawasan Papua Pegunungan. “Kita ingin memastikan Jalan Trans Papua benar-benar terhubung dan mengintegrasikan semuanya,” tegasnya.
Selain jalur darat, pembahasan juga mencakup transportasi udara melalui penerbangan perintis serta pelabuhan untuk kelancaran transportasi laut dan pengangkutan logistik.
Infrastruktur dasar lainnya seperti air bersih, perumahan layak, sanitasi, drainase, dan listrik juga menjadi fokus perbaikan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sektor pendidikan dan kesehatan dipastikan diutamakan, antara lain melalui program sekolah rakyat, revitalisasi sekolah, serta pembenahan puskesmas dan rumah sakit.
Mengenai tata ruang wilayah, AHY menegaskan perlunya pengawalan khusus agar tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan, termasuk yang berkaitan dengan tanah adat.
“Pembangunan bisa terhenti jika ada persoalan tata ruang akibat status lahan yang belum jelas,” ucapnya.
“Isunya kompleks. Kami sepakat pembangunan di Papua harus terus dikejar lebih giat dibanding daerah lain, namun tetap berkeadilan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” tambahnya.
Ia juga menekankan pembangunan harus memuliakan tanah Papua tanpa merusak lingkungan.
Sumber daya alam yang melimpah wajib dikelola sebesar-besarnya untuk kemanfaatan rakyat dan tidak boleh dieksploitasi dengan cara yang merusak alam.
“Kami telah mencatat semua isu dan menghimpun seluruh masukan — baik yang positif maupun kritik konstruktif terhadap pemerintah pusat. Semua itu baik, karena kita sama-sama mencari solusi,” pungkas AHY.[redaksi]
