80 Persen Dana Otsus Sangat Dukung Program Pembangunan Pemkab

1403

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Papua mengakui kebijakan Pemerintah Provinsi Papua membagi  80 persen dana Otsus untuk dikelola Kabupaten selama ini sangat mendukung berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyaraka.

“Tadi, kami ingin memaparkan dihadapan Gubernur tapi karena waktunya sedikit, jadi kita paparkan yang inti saja terkait pengelolaan 80 persen dana Otsus, pendataan Orang Asli Papua (OAP) dan perda pelarangan miras,” kata Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda kepada wartawan di Jayapura usai pelaksanaan rakerda Bupati/Walikota se – Provinsi Papua di kantor Gubernur Papua, Kamis (8/2/2018).

Dikatakan, Pemkab Puncak Jaya baru saja menetapkan hasil sidang APBD 2018, dimana ada lima program prioritas bersama Wakil Bupati Denias Geley sesuai dengan visi misinya yang dipaparkan untuk membangun Kabupaten Puncak Jaya lima tahun ke depan.

“Kami sudah cantumkan bahwa Puncak Jaya aman, mandiri dan sejahtera. Untuk menuju kesana ada lima program prioritas yang kita masukkan kemarin,” katanya.

Mantan Sekda Kabupaten Puncak Jaya itu menjelaskan program prioritas diantaranya, pertama pembangunan infrastruktur yakni jalan dan jembatan menjadi prioritas tinggi.

Kedua, peningkatan perekonomian dimana kita mau tingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat dengan cara kita mau membangun UKM di masing – masing distrik agar masyarakat bisa mengelola hasil bumi pada Distrik masing masing.

Ketiga, menyangkut dengan pendidikan, dimana Pemkab Puncak Jaya telah mendapatkan bantuan di tahun 2018 untuk membangun sekolah satu atap 9 tahun berpola asrama, dikarenakan banyak sekolah yang berada di pinggiran.

“Akan tetapi   akibat dari gangguan keamanan ada yang dibakar dan dirusak. Nantinya anak anak yang terlantar ini, pemerintah mengambil kebijakan mau membangun pola asrama di dalam kota,”jelasnya.

Kalau bidang kesehatan, kata Wonda, menjadi prioritas tinggi untuk dimasukkan program pada masa kepemimpinannya. Dimana beberapa distrik yang ada, pihaknya akan melakukan pelayanan kesehatan. “Termasuk juga pembangunan fisik yakni sarana dan prasarana,” katanya.

Kedepan, diusulkan pembagian dana otsus dinaikan menjadi 90:10 persen untuk di kelolah Kabupaten/Kota se – Provinsi Papua dari sebelumnya kebijakan Pemprov Papua membagikan dana otsus 80:20.

“Kalau perlu kedepan 90:10 sesuai dengan apa yang dipaparkan Dirjen Kemendagri, sehingga dengan adanya itu para bupati dan walikota di daerah masing – masing bisa dengan bebas memasukkan program bagi pelayanan kepada masyarakat. [Piet/loy]