Papua Barat Minta Sistem Offline, Lenis Kogoya: Saya Siap Fasilitasi

1519
Caption: Staf khusus Presiden, Lenis Kogoya, S.Th. Foto: Piet Balubun / PapuaSatu.com
Caption: Staf khusus Presiden, Lenis Kogoya, S.Th. Foto: Piet Balubun / PapuaSatu.com

MANOKWARI, PapuaSatu.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat meminta seleksi penerimaan CPNS 2018 juga menggunkan sistem offline seperti Provinsi Papua.

Staf khusus Presiden, Lenis Kogoyo, S.Th mengatakan akan memfasilitasi Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk bertemu Presiden Republik Indosiena, Ir. Joko Widodo membahas situasi pembangunan infrastruktur jaringan internet yang masih kurang mendukung  proses CPNS 2018 menggunakan sistem online sehingga harus gunakan sietem offline.

“Saya siap fasilitasi aspirasi Pemerintah Provinsi Papua Barat yang meminta pelaksanakan CPNS 2018 gunaka sisitem offline agar tidak terkesan Pemerintah pilih kasih sehingga Provinsi Papua dan Papua Barat tetap sama,” kata Lenis Kogoya kepada wartawan usai mengikuti pembukaan ICBE 2018 di Gedung PKK Pemprov Papua Barat, Manokwari, Minggu (7/10/2018).

Menurut Kogoya, setelah tiba Jakarta, dirinya akan bertemu Presiden Joko Widodo untuk meminta waktu agar Gubernur bersama semua Bupati/ Wali Kota se – Papua Barat bisa menyampaikan aspirasi secara langsung.

“Supaya adil, Papua Barat juga diberlakukan seleksi CPNS dengan menggunakan sistim offline, kalau aspirasi Provinsi Papua sudah dijawab Presiden maka Papua Barat juga harus dijawab yang sama” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan mengaku tetap memperjuangkan sistem offline dalam perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 di Provinsi Papua.

Mandacan juga mengapresiasi langkah yang dilakukan staf khusus Presiden, Lenis Kogoya yang akan memfasilitasi kepala Negara bertemu Pemprov Papua Barat meski tes CPNS sedikit mengalami mundur dari daerah lain.

“Molor tidak jadi masalah yang penting aspirasi anak-anak kita bisa diterima. Karena masyarakat kita inginkan tes manual. Ini masih kami perjuangkan agar semua bisa terlaksana dengan baik,” kata Dominggus Mandacan.

Diharapkan, pembagian kuota tidak hilang sehingga keputusan Presiden untuk seleksi CPNS offline dilaksanakan maka anak-anak asli papua dapat terakomodir untuk mengikuti secara manual.

Ketua DPR Papua Barat, Pieters Kondjol,S.E.,M.A, juga meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo harus ada bagi masyarakat Papua dan Papua Barat bisa terwujud.

“Sesungguhnya surat audens dari Papua Barat sudah dilayangkan ke Presiden dari Juni 2018 lalu, tiga bulan ini belum ada jawaban dari pihak istana, nah tadi Pak Lenis Kogoya sudah minta surat tersebut untuk bisa memfasilitasi sehingga ada satu persepsi antara Papua dan Papua Barat” kata Piters Kondjol. [piet/loy]