Caption Foto : Sebagian peserta pertemuan Akbar foto bersama dengan salah satu narasumber dari Mabes Polri Kombes Pol Sri Suari M.Si yang akan menyampaikan topik seminar tentang pencegahan korupsi. (Ist/PapuaSatu.com)
JAYAPURA, PapuaSatu.com – Umat Katolik di Keuskupan Regio Papua yang terdiri dari lima wilayah hirarki Keuskupan yakni Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Jayapura, Keuskupan Sorong-Manokwari, Keuskupan Agats-Asmat dan Keuskupan Timika akan berkumpul bersama dalam pertemuan akbar Rapat Koordinasi (Rakor) Komisi Kerasulan Awam (Kerawam) Region Papua 2018.
Pertemuan berlangsung di LPMP Kotaraja, (15/2/2018) dan akhirnya berakhis Minggu (18/2/2018), dengan membawa tema. “Harapan Hirarki Gereja Katolik Keuskupan Regio Papua bagi Kaum Awam yang bergiat di bidang kemasyarakatan dan sosial-politik di Papua.”
Ketua Panitia, Peter Tukan, mengatakan rangkaian kegiatan juga akan dilangsungkan Seminar Nasional Umat Katolik Keuskupan Papu di Auditorium Universitas Cenderawasih pada, Jumat 16 Februari 2018 yang rencanaya akan dibuka oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Narasasumber akan hadir empat orang masing-masing, Kiki Syahnakri akan mempresentasikan Dinamika Politik Nasional. Mulyawan Margadana dan PututPrabantoro akan membahas topik : Kerasulan Politik Orang Katolik – Perspektif Nasional; VitalisYumte.
Saul Wanimbo akan membahas topik Kerasulan Politik Orang Katolik – Perspektif Papua; Restu Hapsari membahas Etika Pelaku Politik – Perspektif Nasional; Latifa Anum Siregar membahas tentang : Etika Politik dan Persoalan Politik Papua – Perspektif Papua serta Kombes Pol. Sri Suari membahasa tentan Politik dan Korupsi – Perspektif Penegak Hukum.
Peter Tukan menuturkan umat katolik berhak untuk bicara dalam masalah sosial ekonomi sesuai dengan hati nurani manusia. “ kewajiban sosial adalah kewajiban moral. Karena itu, gereja mengingatkan para anggota gereja agar tidak menarik diri dari tanggungjawab sosial itu,” katanya dalam pressrelease yang diterima PapuaSatu.com, Kamis (15/2/2018).
Dalam Sinode Keuskupan Jayapura 2006 lalu bahkan disebutkan umat Katolik diminta untuk membangun dialog dan kerjasama dengan semua pihak dan membangun persekutuan yang khas Papua.
Pada bidang politik, kaum awam beriman Kristen mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk berpolitik praktis, tanpa mengatasnamakan Gereja. Keterlibatan awam dalam dunia politik merupakan pemenuhan panggilan untuk peduli pada persoalan dan cita-cita hidup bermasyarakat dan berbangsa.
“Marilah kita berpolitik secara benear, bukan demi kekuasaan pada dirinya sendiri, melainkan demi merayakan kemanusiaan, terutama kelompok massa yang dimarginalisasikan oleh kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan diskriminasi,” kata Peter.
Dalam kegiatan ini, jelas Peter Tukan, Gereja Katolik di Tanah Papua mengajak umatnya untuk menjadi sakramen yaitu tanda yang kelihatan dari rahmat yang tidak kelihatan bagi semua orang, tanpa membedakan asal-usul daerah, suku, agama, ras, golongan,partai politik, maupun kelompok pendukung para calon kepala daerah, calon presiden dan calon anggota legislatif manapun juga. [loy]
