JAYAPURA, PapuaSatu.com – Memanfaatkan masa reses ke-III Tahun 2018, anggota Majelis Rakyat Papua, Yoel Luiz Mulait, Helena Hubi dan Stady Penggu melakukan kunjungan ke kabupaten-kabupaten dalam rangka monitoring langsung pemanfatan dana Otonomi Khusus (Otsus) sebagaimana amanat Perdasus 25 Tahun 2013 untuk OAP (orang asli Papua).
Dalam pers releasenya yang diterima PapuaSatu.com Rabu (26/9/2018), Yoel Luiz Mulait mengungkapkan bahwa, saat pihaknya melakukan reses di Kota Wamena, salah satu sasarannya adalah mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wamena untuk melihat langsung layanan kesehatan di rumah sakit tersebut.
“Dimana RSUD Wamena merupakan rumah sakit regional sebagai rumah sakit rujukan untuk sejumlah kabupaten di pegunungan tengah Papua,” ungkapnya.
Bahkan, menurutnya, pelaksanaan PON (Pekan Olaraga Nasional) ke-XX Tahun 2020, Wamena merupakan salah satu kabupaten sebagai tempat penyelenggaraan PON, maka kesiapan fasilitas layanan kesehatan harus yang berstandar nasional.
“Namun fakta yang ditemukan oleh anggota MRP sangat memprihatinkan,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi RSUD Wamena sangat kacau atau tidak tertip, tidak disiplin. Buruknya layanan kesehatan tersebut karena tenaga medis maupun kesadaran masyarakat yang masih rendah.
“Direktur RSUD Wamena dr. Fili Sahureka kepada Tim MRP mengatakan gonta-ganti kepala/direktur rumah sakit sama aja, tidak menyelesaikan masalah, kalau staf tidak diganti sama saja, sebab sudah susah mau merubah kebiasan buruk yang sudah terpelihara di rumah sakit ini, ada staf yang merasa ada di zona nyaman, suka protes, tidak mau kerja keras,” cerita Yoel.
Dikatakan, bahwa penjelasan yang didapatnya dari Direktur RSUD Wamena, bahwa dana Otsus untuk RSUD Wamena sebesar Rp. 27 Milyar. Namun sering mengalami minus alias tidak cukup untuk menopang layanan kesehatan, dikarenakan masih ada dari kabupaten pemekaran yang masih mendapat layanan di RSUD Wamena.
Sementara untuk KPS (Kartu Papua Sehat) sebesar Rp. 11 milyar, namun terbagi kepada kedua klinik yang ada, masing-masing klinik Advent dan Klink Kalfari yang masing-masing dikelola oleh Gereja Advent dan Gereja GIDI.
Yang mana kedua klinik ini juga aktif melayani orang asli Papua melalui KPS. Sehingga perlu kordinasi bersama kabupaten lain yang ada untuk shering dana dalam rangka layanan kesehatan.
Yoel Luiz Mulait, SH menegaskan bahwa bupati harus bertanggungjawab atas layanan kesehatan bagi masyarakat Jayawijaya. Jika tidak, berarti pemerintah belum melaksanakan amanat rakyat karena layanan kesehatan adalah kebutuhan dasar.
Soal gontak ganti direktur rumah sakit, angota MRP, Helena Hubi meminta kepada bupati apabila mengganti direktur harus diikuti juga staf khususnya dan para Kabag, agar ada keselarasan, karena ada staf yang sudah lama perlu ada penyegaran.
Sementara, Steady Penggu mengatakan, Bupati Jayawijaya harus lebih serius urus orang Papua, karena orang Papua tidak boleh meninggal hanya gara-gara tidak mendapat pertolongan medis di RSUD Wamena.[yat]
