BPJS Kesehatan Menggelar Media Workshop Dan Anugerah Lomba Karya Jurnalistik Selama 2 Hari

JAYAPURA, PapuaSatu.com – BPJS Kesehatan menggelar media workshop dan juga Anugerah Lomba Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan 2020 secara virtual selama 2 hari yakni tanggal 22-23 Oktober 2020.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Muhammad Iqbal Anas Maruf mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk upaya BPJS Kesehatan untik mengupdate kepada media massa terkait kinerja BPJS tentang JKN-KIS.

“Setelah kegiatan ini, saya harap informasi JKN-KIS yang telah memasuki tahun ke-7 dapat disampaikan kepada masyarakat,” katanya saat memberikan sambutan, Kamis (22/10).

Pihaknya sadari betul pesan insan pers sangat penting dalam memberikan informasi berimbang, sehingga pihaknya menaruh harapan penuh kepada media massa terkait penyebaran informasi.

“Ditengah Covid-19, banyak tantangan untuk kami semua terutama dalam kondisi New Normal ini, maka peran media massa sangat penting sebagai independen yang meluruskan informasi-informasi keliru dan berpihak hanya kepada kebenaran,” ujarnya.

Kegiatan dengan tema ‘Menjaga Keberlangsungan Program JKN-KIS’ ini menghadirkan lima narasumber.

Chief of Party, USAID Health Financing Activity, Prof. Hasbullah Thabrany sebagai Narasumber pertama menjelaskan terkait pentingnya program JKN-KIS sehingga semua masyarakat wajib mendapatkan diri sebagai peserta JKN-KIS.

“Hidup ini banyak resiko, maka kita perlu yang namanya jaminan sosial atau asuransi. Akan tetapi, asuransi itu hanya bertanggung jawab sesuai waktu kontrak yang ditentukan, beda hal dengan JKN-KIS,” jelasnya.

Dilanjutkan, JKN-KIS bertanggung jawab kepada peserta seumur hidup. “Bila terlambat pembayaranpun, peseta JKN-KIS masih mendapatkan pelayanan, akan tetapi wajib untuk amanah dalam pembayaran angsuran karena tidak ada hak tanpa kewajiban,” lanjutnya.

Narasumber kedua yaitu Staf Khusus Menteri Keuangan RI Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo menyampaikan, JKN-KIS adalah program asuransi terbesar didunia. “Indonesia mampu menjalankan program JKN-KIS, terlepas dari apa yang menjadi kekurangannya, itu akan kami benahi,” tuturnya.

Bila dilihat dari kepesertaan, hingga saat ini sudah 90 persen masyarakat Indonesia tercover. Prinsip dari JKN-KIS pun yang mampu, membayar lebih tinggi daripada yang kurang mampu.

Ketua Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Pusat, Dr. Adang Bachtiar sebagai narasumber ketiga membeberkan terkait misi dan amanah dari TKMKB. “TKMKB ini adalah organisasi perwalian dari organisasi profesi kesehatan yang terkait langsung dengan kebijakan nasional JKN. Tugas kami adalah lakukan reviu utulasi, audit medik untuk etika keprofesian serta jembatan antara BPJS dan susyankes,” bebernya.

Narasumber keempat yaitu Kasatgas, Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Kedeputian Pengecekan KPK, Kunto Ariawan mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya belum menemukan pelanggaran pada JKN-KIS.

“Sebelum adanya E-Catalog pada 2013, KPK sudah banyak menangani kasus-kasus korupsi pada bidang kesehatan, kami menemukan beberapa pelanggaran kasus korupsi seperti pengadaan alat kesehatan maupun sarana prasarana. Sedangkan untuk JKN-KIS ini belum pernah ada kasus mungkin tentang tagihan atau lain sebagainya, itu tidak pernah kami tangani jadi sejauh ini aman,” ungkap Kunto.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio sebagai narasumber kelima mengatakan, BPJS Kesehatan sudah tidak memiliki tunggakan lagi saat kenaikan tarif iuran.

“Saya berharap, setelah ini tidak ada keributan lagi tentang kenaikan tarif iuran. Ya, berbagai kebijakan yang ada juga perlu juknis yang jelas supaya semua ikut pada alur yang ada. JKN-KIS juga harus didukung pemerintah melalui dukungan APBD untuk keberlangsungan pelayanan kesehatan,” tukasnya.

Dalam kegiatan tersebut juga BPJS Kesehatan akan mengumumkan pemenang lomba Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan 2020 pada media workshop hari terakhir. [ayu]