JAYAPURA, PapuaSatu.com – Deert Tabuni, SE.M.Si selaku Wakil Ketua Komisi II Bidang Perekonomian DPR Papua mengapresiasi yang luar biasa kepada Pemerintah Provinsi Papua, atas penyelenggaraan Vestifal Kopi Papua yang digelar di halaman Kantor Perwakilan Bank Indonesia selama dua hari (3-4/8/2018).
“Komisi II DPR Papua yang membidangi perekonomian memberikan apresiasi yang sangat luar biasa, karena melalui pameran ini bisa menggali potensi kopi di tanah Papua,” ungkapnya kepada PapuaSatu.com di sela-sela mengunjungi stand-stand di Vestifal Kopi Papua, Jumat (3/8/2018).
Dikatakan, bahwa memang tidak di semua daerah ada kopi, tapi ada di beberapa tempat wilayah Papua, seperti di daerah pegunungan, yakni, Wamena dan Paniai dan juga di daerah dataran rendah, seperti di Kota Jayapua, Kabupaten Jayapura, Serui, Merauke dan lain sebagainya.
Menurut Deert, jika pemeran yang berlangsung selama dua hari betul-betul bermakna, maka Pemerintah Provinsi Papua dan juga pemerintah kabupaten/kota hendaknya mencoba mengambil alih dengan melakukan pendampingan kepada para petani kopi.
“Pendampingan bisa dilakukan dari dinas terkait, Dinas Perkebunan dan Tanaman Pangan Holtikultura. Mereka harus turun untuk memberikan pembekalan kepada masyarakat, khususnya bagi petani kopi, terutama para petani kopi orang asli Papua,” katanya.
Sambung dia, pendampingan bukan hanya dilakukan di Pemerintahan, akan tetapi langsung turun ke lokasi atau lahan pertanian kopi.
“Jika pendamping belum menguasai materi untuk pendampingan maka harus dilakukan studi banding di Pulau Jawa tempat pertanian kopi,” katanya.
Deert menuturkan, jika kopi Papua didesain melalui pameran, maka kopi ini akan mendunia. Bukan hanya di kalangan dalam negeri, tapi seluruh dunia kopi Papua bisa menjadi nomor satu, sehingga diharapkan hasil budidaya kopi di Papua betul-betul dijaga, karena kopi menjadi hak paten bagi rakyat Papua.
“Jangan kita sudah menggali kekayaan alam seperti buah merah yang begitu luar biasa, namun karena dicampur dengan kecap maka nilai menurun. Kami berharap kopi di Papua jangan terjadi, kami minta dinas terkait agar hak cipta harus dilindungi dan aturan harus diikat, sehingga hasil dinikmati oleh masyarakat Papua itu sendiri,” tukasnya.
Deert menegaskan, Komisi II DPR Papua yang memberikan perhatian serius terhadap peningkatan perekonomian rakyat di tanah Papua, berharap kepada pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Gubernur definitif nantinya, agar kedepan perlu memberikan biaya untuk mengakomidir masyarakat di bidang perekonomian.
“Perekonomian bukan hanya kopi, tapi didalamnya juga ada kakao, buah merah, kelapa, sagu dan lain-lainnya,” ujar Deert.
Masyarakat petani, menurutnya, perlu dana yang cukup, sehingga jika pembiayaan dilakukan pemerintah, maka akan dapat memberikan kesejahteraan, kebangkitan, dan kemandirian.
“Jadi harus mulai dari sekarang untuk membuka mata agar dana itu berpihak pada pemberdayaan ekonomi. Itu harus dilakukan oleh Gubernur Papua definitif nanti,” tukasnya.
Hal itu disampaikan Deert, karena beberapa kali dilakukan hearing dialog dan reses di tanah Papua, selalu masyarakat mempertanyakan kehadiran pemerintah terhadap pengangkatan ekonomi bagi rakyatnya.
“Kami tidak bisa memberikan jawaban, karena kami tidak punya uang. Karena kami hanya sebagai jembatan dan membuat kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Namun kadang kesepakatan selalu berubah, hal ini menjadi PR bagi gubernur nantinya,” pungkasnya.
Deert kembali menegaskan, bahwa dua periode gubernur nanti benar-benar lebih memberdayakan orang asli Papua. “Sebab orang asli Papua punya tanah dan ingin kearifan lokal sendiri, namun tidak mempunyai biaya,” tandasnya. [loy/yat]
