Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy. Foto : Free/Papuasatu.com
MANOKWARI, PapuaSatu.com – Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari mendukung diselenggarakannya Dialog Papua-Jakarta.
Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy kepada wartawan, diruang kerjanya, Senin (11/9).
Menurutnya, dialog tersebut sepanjang ditujukan untuk mendorong penyelesaian adanya pertanggung-jawaban Negara Indonesia atas kekerasan terhadap Rakyat Papua serta kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta.
Dikatakanya, hal ini sesuai hasil pertemuan silaturahmi tokoh agama dan tokoh adat Papua dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang juga dihadiri pihaknya selaku salah satu perserta pada Selasa, 14 Agustus 2017 lalu di Istanan Merdeka – Jakarta.
“Dalam pertemuan tersebut jelas-jelas Presiden telah setuju dengan usulan yang kami sampaikan yaitu perlunya penyelesaian dan penghentian segenap kekerasan fisik dan senjata yang selama ini senantiasa mengakibatkan jatuhnya korban di pihak rakyat Papua dan aparat negara,”kata Warinussy.
Namun, lanjut dia, itu pun tidak pernah memperoleh penyelesaian yang bermartabat secara hukum maupun secara politik, dan selalu menjadi sumber terjadinya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah pusat dan daerah yang terus berakumulasi hingga saat ini merambah ke dunia internasional.
“Inilah hal yang menurut pandangan saya sebagai salah satu Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua telah menyebabkan Presiden menyambut baik dialog dan langsung menunjuk saudara Pater Neles Tebay sebagai person in charge (tokoh kunci) bersama Menteri Negara Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto serta Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki,”beber Warinussy.
Dia mengemukakan, penunjukkan secara langsung oleh Presiden Jokowi kepada Pater Neles, Wiranto dan Teten Masduki adalah untuk mengurus dialog antara Papua-Jakarta guna menyelesaikan agenda kekerasan dan konflik sosial-politik yang terjadi selama ini.
“Jadi bukan semata-mata untuk mengurus dialog sektoral sebagaimana disampaikan di berbagai media cetak, elektronik dan online beberapa minggu terakhir ini,”ucap dia.
Oleh sebab itu, sebut dia, LP3BH mendukung penyelesaian terhadap masalah adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik serta pertanggung-jawabab atas kekerasan negera terhadap rakyat Papua melalui penyelenggaraan dialog dan proses rekonsiliasi melalui pengungkapan kebenaran secara hukum. (free)
