Peringati Deklarasi NFRPB, Rakyat Papua di Manokwari Gelar Ibadah Syukuran

2555

MANOKWARI, PapuaSatu.comPuluhan rakyat Papua di Manokwari menggelar ibadah syukuran memperingati hari lahirnya Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) ke-6 tahun di Port Numbay, Jayapura, Papua, 19 Oktober 2011 lalu.

Ibadah syukuran yang dilaksankan Kamis (19/10/2017) sekitar pukul 13.00 WIT itu berlangsung di Kompleks Fanindi, Manokwari, Papua Barat. dalam kegiatan tersebut, Gubernur NFRPB wilayah III Doberai, Markus Yenu dan sejumlah petinggi dalam NRFPB menyampaikan orasi-orasi politik.

Kemudian, dilanjutkan dengan pembacaan sambutanya dari Perdana Menteri NFRPB, Edison K. Waromi, SH yang dibacakan oleh salah seorang aktivis Papua Merdeka.

Dalam sambuntanya, Perdana Menteri NFRPB mengatakan, perayaan HUT NFRPB ini bertujuan untuk mengenang kembali deklarasi NFRPB pada 19 Oktober 2011 lalu, di Lapangan Zakeus Padang Bulan, Jayapura, Provinsi Papua.

Menururnya, peringatan HUT tersebut adalah sebuah ukiran dibingkai sejarah Papua Barat. dimana peristiwa politik yang dikenal dan terkenal yakni Konggres Rakyat Papua III yang puncaknya melahirkan Deklarasi NFRPB yang dipimpin Forkorus Yaboisembut selaku Presiden.

“Deklarasi NFRPB ini juga disebut deklarasi pemulihan karena memulihkan negera papua barat yang telah lahir melalui manifesto politik 1 Desember 1961 melalui konggres pertama yang telah membentuk Parlemen Papua Barat (New Guinea Raad) itu melahirkan nama, lagu, dan bendera bangsa kami Papua Barat,”katanya.

Kata dia, ini adalah bentuk implementasi dari hak penentuan nasib sendiri bagi Bangsa Pribumi termasuk Bangsa Papua Barat. Sambungnya, KRP III menjadi moment estafet setelah KRP II yang menetapkan kepemimpinan nasional melakui Presedium Dewan Papua (PDP) dengan agenda pelurusan sejarah Papua Barat, karena menurutnya, ada historis sejarah Bangsa Papua untuk mengembalikan kedaulatan.

“Kemerdekaan Papua Barat telah dipersiapkan oleh Belanda dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sejak tahun 1960-an dan telah kurang lebih 54 tahun Papua Barat terus mengalami kolonisasi karena kepentingan korporasi kapitalis asing, akhirnya Papua Baratg menjadi korban komunisme Uni Sovyet, dan NATO (North Atlantik Treaty Organisation). Semua ini terjadi karena sumber daya alam kami,”bebernya.

Tak hanya kapitalis asing, Namun Dikatakannya, suber daya alam Papua Barat juga membuat Presiden Soekarno merebut Papua Barat melalui Trikora 19 Desember 1961 dan kmengakibatkan ratusan nyawa melayang.

Oleh sebab itu, kata Presiden NFRPB, lahirnya KRP III adalah sebuah keharusan dari sebuah tuntutan dan kebutuhan politik. Dimana, kata dia, tujuan revolusi belum selesai karena perlu adanya koordinasi agenda perjuangan, meletakan kepemimpinan nasional secara demokratis, secara truktural dalam negeri Papua Barat.

“Tapi juga luar negeri perlu mandate rakyat yang resmi serta pertanggungjawaban politik yang jelas. Esensi tuntutan rakyat adalah mewujudkan agenda yang patut direalisasikan dalam sebuah deklarasi negara papua barat,”ucapnya.

Maka kata dia, dengan adanya NFRPB dari hasil KRP III akan menjadi fondasi hukum secara konstitusional sehingga posisi tawar Papua Barat dapat diterima oleh semua fraksi dan unsure perjuangan dalam negeri sampai kawasan serta luar negeri termasuk PBB.

“Posisi NFRPB telah diakui keberadaannya, di deklarasi Saralana Vanuatu pada 6 Desember 2014, ditingkat MSG ada NFRPB dan ada dua dari NFRPB sebagai Eksekutif ULMWP yaitu Sekjan dan Anggota Eksekutif,”klaimnya.

Dikemukakannya bahwa perjuangan Papua Barat saat ini telah berada pada tingkat yang tinggi (High Level), artinya perjuangan Papua Merdeka sudah ada kemajuan dari upaya diplomasi melalui lobi-lobi dan kampanye, baik melalui Solidaritas Group Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat Pasific Selatan Piango (No Government Organisation NGO), dan Lembaga Intenasional sub Regional MSG.

Kemudian, dukungan juga dari Kawasan Regional Pasific Island Forum (PIF), ACP, Africa, Carebean, Pasific, Pasific Coalition for West Papua (PCWP) dengan mengusung thema “Hak Penentuan Nasib Sendiri (The right of Self Determination) dengan agenda dekolonisasi PBB dan agenda intenasional supervised vote for west papua.

Dimana, kata dia, petisi manual Papua Barat sebanyak 1.800-an rakyat papua barat sudah diterima Presiden Dekolonisasi PBB, Rafael Ramires, maka menurut dia, petisi tersebut bukan berita hoax tapi fakta dalam diplomasi Papua Barat di PBB. (Free)