Bupati : Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Simpel Saja

0
53
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw

SENTANI, PapuaSatu.com – Penerapan protokol kesehatan yang paling ditekankan adalah penggunaan masker bila berada di tempat umum.

Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Jayapura pun memperketat pengawasan kepada masyarakat yang berlalu lalang di jalan raya maupun pengendara kendaraan bermotor.

Yakni dengan menegur dan mengarahkan warga yang kedapatan tidak menggunakan masker untuk pulang.

Sekedar diketahui, wacana pemberian sanksi berupa denda pun sempat diungkapkan Presiden RI Joko Widodo.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, menyatakan bahwa presiden sudah menyerukan agar semua lapisan masyarakat dari pusat hingga daerah-daerah untuk terlibat dalam upaya memutus rantai penularan Covid-19.

“Jadi semua pihak harus bekerja keras untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19, dan TNI-Polri ada di depan,” ujarnya kepada wartawan di Hotel Horex Sentani, Rabu (22/7/20).

Disinggung kemungkinan butuh Perda guna mengatur penerapan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan, Mathius Awoitau menyatakan, bila seluruh masyarakat bisa disiplin, tidak diperlukan Perda.
“Nanti kita lihat perkembangan, kalau masyarakat sudah disiplin ya enggak usah kita bikin Perda lagi,” jelasnya.

Pada prinsipnya, kata bupati, sanksinya sangat simpel, yakni ditegur saja dan disuruh pulang agar tidak berkeliaran di jalan.

Tetkait kedisiplinan penerapan protokol kesehatan, bupati menegaskan, akan menutup pasar dan bahkan tempat ibadah bila tidak disiplin.

“Kalau di pasar tidak pakai masker, ya mungkin kita harus sepakat pasar kita harus tutup,” tegas bupati.

Kalau ada toko tidak disiplin, bisa dikenakan sanksi tidak boleh beroperasi hingga dua minggu.

“Tempat ibadah juga, dengan pihak gereja kita sudah pertemuan dua hari. Kita jelaskan, bahwa kalau ada warga jemaat yang tidak patuh, mungkin kita harus bicarakan supaya ibadah harus kembali di rumah,” tegas bupati lebih lanjut.

Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo

Pihak dewan, dalam hal ini DPRD Kabupaten Jayapura, menyatakan akan mempersiapkan Raperdanya, guna mengantisipasi kebutuhan dalam pengaturan terkait tata laksana penerapan New Normal.

“Tahun berjalan ini ada yang kami harus persiapkan, terutama kita menghadapi Covid-19,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo kepada wartawan baru-baru ini.

Dikatakan, bahwa tidak ada yang tau kedepan bagaimana situasinya.

“Sehingga kalau diberlakukan new normal, kami di DPR sudah mempersiapkan peraturan daerahnya,” jelasnya.[yat]