Penyelesaian Pekerjaan Ruas Jalan Alternatif Jadi Prioritas Tahun 2021

0
106
Caption : Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura, Dra. Hanna Hikoyabi
Sekda Kabupaten Jayapura, Dra. Hanna Hikoyabi

SENTANI, PapuaSatu.com – Masih banyaknya persoalan dan juga masalah lahan, berdampak pada sejumlah kegiatan fisik oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Salah satunya adalah penyelesaian pengerjaan sejumlah ruas jalan alternatif, yang penyelesaian pengerjaannya, masih akan berlanjut dan menjadi prioritas di Tahun 2021.

“Maka dari hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jayapura itu, kami laporkan kepada bapa bupati, dan bupati sudah menunjuk ada kebutuhan yang sangat di prioritaskan,” terang Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Dra. Hanna S. Hikoyabi, S.Pd, M.KP, baru-baru ini.

Petunjuk dari bupati akan dibahas lagi dalam rapat TAPD berikutnya.

“Yang direkomendasikan oleh bupati itu, bahwa kita harus menyelesaikan jalan alternatif,” jelasnya.

Hanna Hikoyabi mengatakan, sesuai hasil rapat awal dari TAPD Kabupaten Jayapura dan juga sesuai dengan rekomendasi Bupati Jayapura, bahwa tahun 2021 nanti ada sejumlah program prioritas yang akan dikerjakan, diantaranya menyelesaikan pekerjaan ruas jalan alternatif yang sampai saat ini sebagiannya masih belum tuntas.

Misalnya, jalan yang sudah dibuka dari Kampung Asei ke Kampung Nendali dan lanjut ke Yabaso.

Kemudian ada bagian lain di ruas jalan alternatif itu yang bermasalah seperti jalur jalan yang berada di tengah-tengah Khalkote dan jalan keluar.

“Kemarin rapat penyelesaian untuk Nendali, sudah selesai dan sekarang sudah dikerjakan. Yang belum itu berada di tengah-tengah Khalkote dan jalan keluar,” paparnya.

Ditegaskan bahwa hal itu harus segera diselesaikan, dalam pembahasan lanjutan di TAPD.

“Kita akan lihat kembali kecukupan pendapatan kita di perubahan anggaran ini. Apakah cukup untuk bisa menyelesaikan pembayaran jalan alternatif tersebut,” bebernya lebih lanjut.

Meski begitu, menurut Sekda Hanna, dari sisi kewenangan, sebenarnya ada keterlibatan dari pihak Provinsi Papua untuk menyelesaikan persoalan lahan yang digunakan untuk pekerjaan ruas jalan alternatif.

Yang menjadi kewenangan provinsi adalah dari Asei sampai Nendali. Karena jumlah luas lahan yang digunakan di atas 5 hektar.

“Kalau di bawah 5 hektar itu menjadi kewenangan Kabupaten, tetapi kalau di atas 5 hektar itu menjadi kewenangan BPN Provinsi Papua,” jelasnya.

Menurutnya, persoalan yang menghambat pekerjaan ruas jalan alternatif tersebut karena ada beberapa suku yang belum memberikan keluasan lahan kepada pemerintah agar ruas jalan tersebut bisa dikerjakan oleh Balai Besar Jalan dan Jembatan Provinsi Papua.

Dan mngenai hal itu, pihaknya terus membangun koordinasi dengan masyarakat adat untuk bagaimana selanjutnya pekerjaan ruas jalan alternatif tersebut bisa diselesaikan.[yat]