Dinkes Gelar Raker Kesda se – Provinsi Papua

1193

Caption Foto : Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat  Annie Rumbiak, ketika membuka Reker Kesda se Provinsi Papua, Rabu (18/4)  di Hotel Aston Jayapura. (Piet/PapuaSatu.com)

JAYAPURA, PapuaSatu.com –  Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan dengan diberlakukannya Undang – Undang Otonomi Khusus di Papua dapat memperbesar perhatian dan peluang pemerintah daerah untuk menangani sendiri secara lebih intensif, berbagai program pembangunan. Khususnya dalam bidang kesehatan.

Dengan menetapkan sasaran strategi program yaitu, meningkatnya kesehatan masyarakat, meningkatnya pengendalian penyakit, meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan serta mengoptimalkan Bantuan Operasi Kesehatan (BOK).

Dengan program prioritas dalam mewujudkan Papua Sehat dengan kegiatan prioritas untuk melaksanakan Gerakan Bangkit Mandiri Sejahtera Harapan Seluruh Masyarakat Papua (Gerbang Mas Hasrat Papua) yaitu, program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), Pelaksanaan Jaminan Kesehatan melalui Kartu Papua Sehat (KPS) dan siste rujukan, Penurunan Angka Kematian ibu  dan anak.

Menurunkan Gizi buruk dan perbaikan gizi Masyarakat, percepatan eliminasi tuberclosis (TBC), serta peningkatan cakupan dan mutu imunisasi. Apakah sudah tercapai target yang ditetapkan dan kendala yang harus ditangani, sehingga program – program tersebut diatas dapat meningkatkan derajat kesehatan di Provinsi Papua.

Demikian dikatakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat  Annie Rumbiak  pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Papua, Rabu (18/4)  di Hotel Aston Jayapura.

“Kita tahu bahwa masalah tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Indonesia menduduki urutan no.2 di dunia penderita TBC terbanyak setelah India,”ujarnya.

Sementara untuk Imunisasi, pada tahun 2017  terdapat 896 kasus campak di seluruh Provinsi Papua dengan 73 kematian, tertinggi di Kabupaten Asmat terdapat 602 kasus campak dengan 65 kematian.

Kemudian di tahun yang sama cakupan imunisasi dasar lengkap Provinsi Papua meningkat dari 63 persen di tahun 2016 menjadi 68 persen di tahun 2017. “Meskipun demikian cakupan ini masih belum melindungi Papua dari ancaman Kejadian Luar Biasa (KLB). Karena cakupan imunisasi yang diharapkan untuk menimbulkan kekebalan di masyarakat adalah cakupan di atas 95 persen,” paparnya.

Lanjut Annie, yang mewakili Gubernur Papua, selain itu juga masalah anak dengan proporsi tinggi badan  menurut umut dengan score rendah (stunting) di Papua cukup tinggi kasusnya (32,8 persen). Dikatakannya masalah ini dapat diintervensi dengan gizi dan lingkungan hidup mamsyarakat yang baik.

Terima Penghargaan Kemenkes RI

Namun demikian memasuki taun kelima ini, sudah banyak kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Papua seperti yang dibuktikan dengan beberapa penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Papua seperti, RSUD Dok II dan RSUD Nabire sebagai RS terbaik dalam mengelola pasien TBC pada tahun 2017.

SMA taruna Bakti dan SMA Negeri I Jayapura sebagai pembuat film terbaik I dan terbaik 3 tentang tuberlulosis. Dinas Kesehatan Mappi dalam pencapaian kabupaten/kota yang “most progressive” dalam pengisian data set prioritas.

RSUD Abepura, RS Dian Harapan dan RS Mathen Indey yang memperoleh sertifikat Akreditasi tingkat paripurna (bintang lima) dan RSUD Merauke, RSUD Mimika serta RSUD Biak memperoleh Sertifikat Akreditasi Tingkat Utama (bintang empat).

“Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Papua harus dilakukan dengan pendekatan secara menyeluruh dan berkelanjutan dari waktu ke waktu sampai terwujudnya masyarakat Papua yang sehat,”ujarnya memberikan saran.

Di kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Papua memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan semua pihak yang terlibat sehingga pelaksanaan rapat kerja kesehatan daerah ini  dapat terlaksana dengan baik, lancar dan aman.

Pemerintah provinsi juga mengucapkan selamat kepada rumah sakit dan Puskesmas yang berprestasi dan yang belum meraih prestasi, diminta untuk saling melakukan sharing atau tukar menukar informasi dengan rumah sakit atau puskesmas di kabupaten yang berprestasi. [piet/loy]