Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar. Foto : Arie Bagus/PapuaSatu.com
JAYAPURA, PapuaSatu.com – Mengatisipasi dinamika dan berbagai persoalan yang akan terjadi pada pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan Gubernur Papua yang akan berlangung pada tahun 2018 mendatang, saat ini Polda Papua telah membentuk tim mediasi.
Tim mediasi ini nantinnya bukan hanya diisi oleh pemerintah saja tetapi juga melibatkan unsur masyarakat.
Hal tersebut dikatakan Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar yang ditemui sejumlah awak media di Mapolda Papua, Selasa (17/10/17).
“Tim ini adhock, nggak permanen tergantung dari berbagai momen yang akan dihadapi nantinya” tuturnya.
Dilanjutkannya, dengan adanya tim ini diharapkan dapat mengurai berbagai silang pendapat diantara pasangan calon, sehingga dalam penyelesaiannya ditemukan solusi yang baik.
“Artinya solusi yang tidak mengarah pada hal-hal yang melanggar hukum dan tidak perlu dengan tindakan-tindakan kekerasan yang dilampiaskan oleh masing-masing pihak” ungkapnya.
Ditanyai soal pemilihan Gubernur Papua yang juga akan diselenggrakan di daerah rawan konflik seperti Tolikara dan Intan Jaya Kapolda mengatakan, “ya kalau pilgub nanti seluruh kabupaten akan ikut tetapi didalam pelaksanaan pengamanan kita akan mengawali dengan membuka ruang komunikasi yang lebih intes kepada seluruh lapisan masyarakat” tukasnya.
Menurutnya, dibukanya komunikasi yang intes ini tujuannya untuk membangun kesepahaman bahwa demokarsi yang baik itu adalah demokrasi yang berjalan dengan damai tanpa ada kekerasan dan tindakan yang melanggar hukum yang dapat mengganggu suatu proses demokrasi.
“Jadi, menjelang pelaksanaan pemungutan suara, kita telah mempersiapkan dan mengkodisikan hubungan diantara agar tetap harmonis meskipun mereka beda pilihan politik” bebernya.
Perbedaan pilihan politik merupakan suatu keniscayaan, tetapi dalam menyikapi perbedaan itu tidak boleh dilampiaskan dengan tindaka-tindakan yang dapat merugikan satu sama lain. (Abe)
