JAYAPURA, PapuaSatu.com – Pernyataan Pjs Bupati Jayawijaya Doren Wakerkwa di sejumlah media bahwa bupati nonaktif, John Wempi Wetipo diduga sudha menyalhgunakan yang tidak sesuai prosedur, mekanisme dan ketentuan perundang – undangan berlaku dalam hal menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan lain mendapat tanggapan keras dari Tokoh asal pegunungan Tengah, Briur Wenda.
Briur Wenda yang didaulat sebagai Bupati Adat wilayah kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua ini menyatakan, pernyataan Doren Wakerwa hanya pembohongan publik. Bahkan apa yang disampaikan itu telah menyalahi aturan karena kepercayaan yang diberikan sebagai Pjs bupati Jayawijaya karena telah bicara diluar konteks kepemimpinannya.
“Seharusnya Doren Wakerkwa koreksi diri sebelum menyampaikan itu kepada public. Beliau diawal karir sebagai Kepala Distri Pirime sudah melakukan tindakan pidana korupsi dan dan menyalahgunakan dana KPU Lanny Jaya sejak 2011 silam,” kata Briur Wenda kepada PapuaSatu.com via selulernya, Jum’at (15/06/2018).
Bukan hanya itu, kata Briur, Doren Wakerkwa juga menyalahgunakan kewenangan pada saat menjabat Sekda di kabupaten Lanny Jaya dengan meminta gratifikasi kepada para pegawai hingga memonopoli jabatan di provinsi Papua.
Dimana yang bersangkutan sebagai Asisten I Pemerintah Provinsi Papua juga menjabat sebagai Kasatpol PP Provinsi Papua, kemudian menjabat karateker buipati Keerom dan Nduga. “Ini kan sudah memonopli jabatan dengan tidak memberikan kesempatan kepada yang lain, lalu dia (Doren Wakerwa) mau koreksi apa lagi,” katanya.
Ia menegaskan, jika Doren Wakerkwa menuduh bupati Jayawijaya non aktif itu maka telah menghilangkan tugasnya sebagai Pjs Bupati Jayawijaya. “Berarti menjabat di Jayawijaya hanya untuk mencari-cari masalah Jihn Wempi Wetipo. Ini ada apa, saya minta kepada atasannya untuk meninjau kepemimpinan Doren Wakerkwa sebagai PJS bupati Jayawijaya,” tegas Briur Wenda.
Briur mengklaim kasus korupsi dana KPU Lanny Jaya oleh Doren Wakerwa hingga pada tuntutan jaksa 6 tahun malah vonis bebas oleh pengadilan Jayapura.
“Itu jelas karena rekam jejak itu merupakan karakter yang sulit dilupakan. Jadi harus diungkap supaya ada efek jera, jangan jadi virus masa depan kader-kader Papua. Komplotan mereka inilah yang merusak Papua segala lini sampai saat ini,” tukasnya.
Efek jera merupakan solusi yang efektif untuk memajukan Papua masa depan yang lebih baik. Unntuk itu selesai pilgub pihaknya mendukung dan mengawla audit penggunaan APBD oleh pjs Bupati Jayawijaya selama tiga bulan yang telah menghabiskan uang Negara sebesar Rp 12 milyar.
“ini harus diungkap, jangan biarkan karena aktor yang merusak pembangunan Papua termasuk DW karena dari Tolikara, Lanny Jaya sampai ke Provinsi tidak bersih,” jelas Briur.
Briur kembali menyampaikan bahwa ketika menjabat Sekeda Lanny Jaya telah melakukan banyak korupsi salah satunya adalah penerimaan pegawai bisa diperjual belikan. “Jadi tidak satupun orang membela sebab blm tau rekam jejaknya,” tegasnya lagi.
Ia menegaskan kebenaran harus ditegakan bukan melindungi karena satu rumpun, kelompok , dan gereja lihat karakternya tuk membangun Papua. “Pemimpin di Papua ini harus bersih supaya jangan kita miskin absolut terus dunia kiamat seperti konsep pemimpin yang tidak punya visi dan arah krn miskin ilmu,” pungkasnya. [abe]
