DAP Raja Ampat Desak Komnas HAM PB Dibentuk

417

MANOKWARI, PapuaSatu.com – Menyikapi berbagai dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di tanah Papua, Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Raja Ampat, Paul Finsen Mayor mendesak pembentukan Komnas HAM di Provinsi Papua Barat.

Pasalnya, berbagai dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua tak kunjung tuntas. Dimana para terduga pelaku pelanggaran HAM tersebut tidak di hukum sesuai aturan yang berlaku di negara Indonesia.

“Pemerintah daerah dan Pusat segera bentuk Komnas HAM di Provinsi Papua Barat agar hak-hak asasi manusia Papua di Provinsi Papua Barat benar benar di perhatikan dan dijawab oleh pemerintah pusat maupun daerah,”tulis Paul Mayor melalui press releasenya yang diterima PapuaSatu.com, Selasa (17/10/2017).

Paul mengatakan, perlu diketahui bahwa OTSUS Papua menjamin hak-hak dasar orang asli Papua. Maka, kata dia, wajib hukumnya pemerintah daerah Dan pusat segera jalankan perintah undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang OTSUS PAPUA.

“Kami di Provinsi Papua Barat ini juga orang asli Papua kenapa di Provinsi ¬†Papua ada perwakilan Komnas HAM lalu kami di Provinsi Papua Barat kenapa tidak ada?? Saya selaku Mananwir mendesak pemerintah untuk segera bentuk Komnas HAM di Provinsi Papua Barat. Hak hidup, hak merasa nyaman, hak mendapatkan pekerjaan yang layak,hak tanah adat, hak cipta dan hak asasi manusia yang lainnya wajib hukumnya untuk dilindungi maka segera bentuk Komnas HAM di Provinsi Papua Barat,”beber Paul Mayor.

Oleh sebab itu, dorinya berharap kepada semua elemen masyarakat adat Papua untuk mendukung berdirinya Komnas HAM di Provinsi Papua Barat.

“Banyak hak-hak asasi manusia teruma yang terjadi pmasyarakat adat di provinsi Papua Barat yang terabaikan, maka saya tekankan bahwa pentingnya Komnas HAM segera berdiri di provinsi Papua barat,”pungkas Paul Mayor. (Free)