JAYAPURA,PapuaSatu.com – Keberadaan Forum Kerukunan Antara Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua, sangat penting dan strategis untuk pembangunan di tanah Papua. Terlebih khusus dalam membangun dan merawat kerukunan antara umat beragama di Provinsi Papua.
Terbukti selama ini kerukunan antara umat beragama di Papua tetap terpelihara dengan baik. Kalaupun ada riak-riak yang muncul soal isu agama di masyarakat, itu hanya ulah oknum-oknum perseorangan bukan lembaga.
Hal itu terungkap dalam acara pembukaan pemilihan Pengurus FKUB Provisni Papua periode 2018-2023 di Kantor FKUB,Senin (21/1).
Untuk diketahui, masa kepengurusan FKUB Papua sebenarnya sudah berakhir tahun 2018 lalu, namun pergantian pengurus baru dilaksanakan Senin (21/1/2019).
Pemilihan dilakukan secara demokratis oleh 18 pengurus. Dimulai memilih pengurus inti yaitu Ketua, Waket I,Waket 2 dan seterusnya. Hasilnya menghasilkan komposisi kepengurusan yang cukup berimbang,antara lain,Ketua Pdt. Lipiyus Biniluk,M.Th, Wakil Ketua I Uskup MOR DR.Leo Labaladjar,OFM, Wakil ketua II KH.Saiful Islam Alpayage, S.HI, Sekretaris,Drs. TH Pasaribu,M.Si, Wakil Sekretaris KOmang A Wardana,Se,MM,sedangkan Bendahara Pdt. Oyang Amos, Seseray,BA,dilengkapi dengan 15 anggota. Selanjutnya pengurus FKUB terpilih tinggal menunggu pelantikan oleh Gubernur Papua.
Terpilihnya kembali Ketua Lama Pdt.Lipiyus Biniluk,M.Th dengan 17 suara dari 18 suara pengurus,lantaran yang bersangkutan dianggap berhasil menahkodai FKUB dengan sejumlah terobosan yang dilakukan,utamanya dalam menjaga terpeliharanya kerukunan antara umat beragama di Papua dan dapat membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat maupun daerah.
Ketua FKUB terpilih,Pdt.Lipiyus Biniluk,M.Th mengatakan, keberadaan FKUB ini penting, sebab didalamnya adalah tokoh-tokoh agama yang dekat masyarakat, sehingga mudah memberikan pengaruh positif kepada umat yang dipimpinnya.
Mengingat peran FKUB ini penting, maka diharapkan dapat memainkan perannya, bagaimana FKUB membangun komunikasi aktif dengan pemerintah pusat maupun daerah. “Kalau bisa program FKBU dibahas dalam prolegnas,”katanya kepada PapuaSatu.com.
Kepada pihak pemerintah, diharapkan jangan jadikan FKUB pemadam kebakaran, nanti ada konflik baru FKUB dilibatkan, padahal sebaiknya dilibatkan lebih awal sebelum konflik muncul kepermukaan.
“Sekarang di Papua tidak ada lagi orang kafir, semua orang sudah beragama,sehingga diharapkan bagi pimpinan umat jangan lagi saling mempengaruhi orang lain harus masuk ke agamanya, tetapi cukup membangun kesabaran untuk menjalankan kerukunan, dan membangun iman saja,” katanya.
Dikatakan FKUB seluruh Indonesia merasa pemerintah pusat dan daerah tidak maksimal bekerja sama dengan FKUB, padahal perannya sangat penting. “Ke depan kita harapkan pemerintah pusat dan daerah perhatikan ini, jangan terjadi tunggu ada masalah baru dicari,” katanya.
Sementara keberadaan FKUB di Papua diakui sudah ada perhatian dari eksekutif, tetapi untuk komunikasi masih perlu ditingkatkan.
“FKUB Papua berterima kasih kepada pemerintah daerah,atas dukukungan yang sudah diberikan,tetapi yang terpenting lagi perlu pemerintah selalu sediakan waktu sekali sebulan atau tiga bulan duduk bersama FKUB membahas bagaimana kerukuran kedamaian dll. [sn/sony]
