Gubernur : Hukuman Disiplin Bagi ASN Harus Sesuai Prosedur

0
435

Caption : Ilustraasi ASN

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Organisasi Perangkat Daerah atau pejabat pengelola kepegawaian di seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Papua diinstruksikan agar dapat menerapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi aparatur sipil Negara harus sesuai prosedur yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Hal itu ditegaskan Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP MH dalam sambutan yang dibacakan Asisten III sekda Papua, Elysa Auri ketika membuka bimtek implementasi peraturan perundang – undangan di bidang kepegawaian di lingkungan Kabupaten/Kota se – Provinsi Papua, Senin (13/11/2017)

“Saya minta agar kepala SKPD dan pejabat pengelola kepegawaian/staf baik di lingkungan Pemerinta Provinsi Papua, setelah bimtek ini dapat sungguh – sungguh menerapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan memahami administratif kepada pejabat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016,” kata Gubernur.

Dijelaskan, bimbingan teknik impelementasi peraturan perundang – undangan bidang kepegawaian ini sangat penting dan membantu dalam menyelesaikan permasalah kepegawaian di Provinsi Papua.

“Sekaligus mengevaluasi kinerja pembinaan dan pengawasan administrasi kepegawaian di Provinsi Papua yang semakin kompleks dan perlu penanganan serta penyelesaian secara tepat dan cepat,” ujarnya.

Selama ini, kata Elysa, penjatuhan hukuman disiplin terkesan memakan waktu dan dirasa tidak adil, karena sebagian besar bawahan/staf meraasa bahwa ada pejabat yang melakukan pelanggaran disiplin tapi tidak dijatuhi hukuman atau sanksi administrasi.

“Jadi, melalui bimtek ini para peserta harus dapat memahami prosedur dan tata cara penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN,”tegasnya.

Ada beberapa hal yang gubernur tegaskan kepada peserta bimtek agar dapat dipedomani dalam pelaksanaan tugas nanti, sehingga tidak salah dalam menjatuhkan hukuman disiplin bagi ASN diantaranya, meningkatkan disiplin dan kinerja dalam lingkup tugas masing – masing.

Tingkatkan pola pembinaan aparatur yang mengarah kepada profesionalisme, membangun hubungan yang konstruktif antara BKD Provinsi Papua dengan BKN pusat/kanreg BKN Regional IX Jayapura dan BKD Kabupaten/Kota se – Provinsi Papua.

Gubernur juga mengingatkan kepada ASN agar tidak ikut terlibat langsung politik praktis menjelang pesta demokrasi Pilkada tahun 2018 dan Pileg 2019 mendatang. “Sebagai aparatur sipil Negara harus menjaga netralitas atau tidak memihak pada satu bakal calon atau kelompok atau golongan tertentu. (Heinz/ahmadj)