Jayapura, PapuaSatu.com – Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di kabupaten Jayapura, ratusan gabungan TNI/Polri menggelar pasukan di lapangan upacara Bas Yowe, Sentani-kabupaten Jayapura, Jum’at (4/8/2017) kemarin.
Kapolda Papua, Irjen Pol Drs.Boy Rafli Amar dalam sambutanya mengatakan, upacara gelar pasukan yang dilakukan ini untuk melakukan persiapan pelaksanaan PSU di kabupaten Jayapura yang akan berlangsung pada, 9 Agutus 2017 nanti.
Menurut Kapolda, aparat gabungan TNI/polri dan Polri hadir untuk membantu penyelanggara pemilu dalam hal ini KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua, agar apa yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggungjawab.
“Keberhasilan PSU yang sudah berlangsung selama ini di beberapa kabupaten lainnya menjadi wujud dan contoh dalam pelaksanan PSU di kabupaten Jayapura agar lebih baik,” kata Kapolda didampingi Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Herman Asaribab.
Ia menegaskan, pelaksanaan demokratis di kabupaten Jayapura seperti masyarakat selaku peserta pemilu untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik tanpa ada gangguan, hambatan, intimidasi, ancaman maupun paksaan.
“Itulah secara hakiki yang harus kita berikan kepada masyarakat di kabupaten Jayapura. Jadi tidak boleh ada potensi gangguan, hambatan maupun ancaman bagi masyarakat dalam menggunakan hak ipilihnya,” katanya.
Masyarakat, kata Kapolda, tetap menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk politik individu untuk patut dihormati. “Siapapun yang dipilih masyarakat itu hak individu yang tidak bisa di ganggu gugat,” tegas dia.
Kapolda mengemukakan bahwa pilkada harus ditandai dengan penyelanggara sesuai mekanisme peraturan yang berlaku di negara republik Indonesia. “Jadi sudah ada UU secara nasional yang mengatur pelaksanaan pilkada Gubernur, Kabupaten/kota sehingga harus dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada,” tekannya.
Kapolda kembali menekankan kepada seluruh stakholder di kabupaten Jayapura agar proses pelaksanaan demokratis di kabupaten Jayapura tidak boleh ditandai dengan adanya kekerasan yang mewarnai pesta demokrasi.
“Pesta demokratis harus dilaksanakan dengan hati gembira, karena pesta demokratis merupakan alat sarana untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu memilih pemimpin yang dinilai terbaik oleh masyarakat didalam memimpin pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan di kabupaten Jayapura,” tukasnya.
Siapapun pemimpin yang dipilih oleh rakyat wajib memberikan harapan baru di daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat ke arah yang lebih baik, dengan cara melakukan pembanguna yang ditelah ditetapkan oleh Pemerintah pusat, maupun pemerintah kabupaten Jayapura.
Oleh karena itu, berharap kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang menurut masyarakat lebih baik dan bisa membangun daerah ke arah yang lebih baik. “Tugas kita selaku aparat keamanan agar demokrasi tercapai tanpa ada pelanggaran-pelanggaran,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Kapolda berharap kepada pihak penyelenggara khususnya kepada KPU Provinsi Papua dan Bawaslu agar bekerja secara independen.
“Harus melaksanakan secara independen tanpa memicu persoalan di mata masyarakat. Tentu kami dari Polri dibantu TNI akan menjaga keamanan selama proses demokratis berlangsu di kabupaten Jayapura,” ujarnya. (Nius)
