JAYAPURA, PapuaSatu.com – Bupati Non Aktif Jhon Wempi Wetipo mengancam akan melaporkan pelaksana tugas (Plt) Bupati Kabupaten Jayawijaya, Doren Wakerkwa ke Polda Papua dengan tuduhan telah melakukan pembohongan publik.
“Semua yang dia (Doren) omongkan itu pembohongan publik yang sangat luar biasa. Dia telah menyalahi aturan sebagai Plt Bupati Jayawijaya,” tegas Bupati nonaktif Kabupaten Jayawijaya kepada wartawan di Kantor Sekretariat DPD PDI-Perjuangan Papua, Kotaraja, Jayapura belum lama ini.
JWW menegaskan, seorang Plt Bupati yang dipercayakan di kabupaten Jayawijaya hanya mengurusi pemerintahan bukan untuk jadi tim sukses.
“Wamena itu rumah saya jadi, saya tahu apa yang dia lakukan selama ini. Kalau sosialisasi kandidat untuk apa dia jadi Plt. Kalau dia jadi Plt untuk cari saya punya kesalahan, dia sudah menyalahi aturan” tegasnya.
Bahkan menurut JWW, Doren sebagai pelaksana tugas merekomendasikan ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) untuk mengganti sejumlah pejabat di Kabupaten Jayawijaya.
“Kalau dia lakukan ini berarti dia (Doren) tidak mengerti pemerintahan. Jadi saya mau bilang bahwa Doren itu tidak layak untuk menjadi Assiten I Sekda Provinsi Papua karena tidak mengerti soal pemerintahan. Sejumlah rekomendasi yang dia sampaikan ke BKD sampai hari ini masih ditahan untuk pergantian pejabat. Siapa yang beri kewenangan untuk dia menggati pejabat,” kata JWW.
JWW menganggap apa yang disampaikan Doren mengenai anggaran operasional bupati mencapai 38 miliar hanya pembohongan. “Itu tidak pernah ada, karena itu saya yang bahas dan tetapkan APBD Kabupaten Jayawijaya,” ujarnya.
Mengenai tuduhan penyaluran beras untuk keluarga miskin (Raskin) yang sudah 5 bulan keluar tapi hanya 2 bulan yang tersalurkan, JWW menegaskan bahwa sejak ia maju sebagai calon gubernur Papua sudah tidak lagi mengurus hal itu.
“Jadi harusnya tanya sama pengurusnya, jangan kaitkan dengan saya karena sudah ada pengurusnya. Jadi lucu. Nah, kalau disana pengurusnya yang salah ya, sampaikan kepada pengurus bukan salahkan ke saya” ujarnya.
Lanjut JWW, soal dana prospek 7 miliar yang dibicarakan doren tidak juga tersalurkan kepada masyarkat di sejumlah kampung itu adalah tugas dari BPMK untuk menyalurkan kepada kepala distrik dan kampung bukan tugas bupati.
“Ngapain saya urus uang itu. Saya Cuma mau kasih tahu setelah pilkada tanggal 27 selesai saya akan lapor dia ke Polda Papua dan kita akan buktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tidak ada yang kebal hukum disini. Kalau dia bilang mau lapor KPK tidak perlu jauh-jauh saya cukup ke Polda saja. Kalau KPK turun hari ini juga saya sangat siap” tandas JWW. [abe]
