Koalisi Papua Cerdas Tolak hasil Pleno Pilgub

0
1441

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Tim Koalisi Papua Cerdas, pasangan nomor urut 2, John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae (JOSUA), secara tegas menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara calon Gubernur dan  Gubernur Papua oleh KPU Ppaua yang berlangsung sejak Minggu (8/7/2018) hingga, Senin (9/7/2018).

“Kami dari Tim Koalisi maupun dari pasangan calon nomor urut 2  JOSUA menolak hasil pleno kemarin, karena Pilgub di Papua Sarat kecurangan secara besar-besaran yang dilakukan sejumlah pihak di daerah. Proses hukum terhadap pelanggaran  tetap ditindaklanjuti,” tegas  ketua Tim Koalisi Papua Cerdas, Edoardus dalam keterangan pers di didampingi pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Papua, John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae bersama tim Koalisi dan Tim kampanye di Restoran Yoka, distrik Heram-Kota Jayapura,   Selasa (10/7/2018).

Penolakan hasil pleno KPU Provinsi Papua, kata Kaize, Tim Koalisi Papua Cerdas juga menyampaikan sejumlah pernyataan sikap, salah satunya menyesalkan dan mengutuk praktik-praktik kotor dan curang yang memanipulasi hak dan kehendak rakyat pemilih yang dilakukan sejumlah pihak di sejumlah daerah, untuk memenangkan Paslon tertentu, teristimewa di daerah-daerah yang pemilihannya menggunakan “sistem noken” atau “sistem ikat suara”.

“Praktik-praktik ini telah menimbulkan syahwat politik yang biadab. Jadi Kami mengutuk praktik-praktik kotor dan curang tersebut, karena telah memasung hak politik rakyat,” tegas Edoardus.

Tim Koalisi Papua Cerdas menyatakan duka cita yang mendalam atas kematian Demokrasi di Provinsi Papua akibat terjadinya praktik-praktik kotor dan curang yang mengkhianati suara rakyat. “Kami berduka karena rakyat di Provinsi Papua dipaksa untuk mendapatkan pemimpin dengan cara-cara yang tidak fair dan biadab,” tukasnya!

Sikap kotor pada Pilgub 2018 kali ini, maka menolak tegas hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur  Papua periode 2018 -2023. “Kami pasti menerima apapun hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur, sepanjang dilaksanakan dengan cara-cara yang jujur adil dan beradab,” tukasnya.

Keempat,  Tim Koalisi Papua Cerdas mendesak Bawaslu untuk menindaklanjuti laporan-laporan pelanggaran yang telah disampaikan Panwaslu Kabupaten untuk dapat bertindak tegas serta independen dalam mengambil keputusan. “Kami juga mendesak Bawaslu mengambil langkah-langkah terobosan untuk mengungkapkan sejumlah pelanggaran Pemilukada yang terjadi di Provinsi Papua,” tukasnya.

Kaize meminta kepada Pimpinan Polri  untuk bertindak tegas terhadap oknum kepolisian yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Paslon JWW-HMS di kantor KPU Kabupaten Tolikara saat berlangsungnya Pleno Perhitungan Suara  tingkat Kabupaten Tolikara.

Ia juga mendesak DPR RI untuk membuat regulasi pengganti penggunaan sistem Noken atau sistem Ikat Suara. Sebab menurutnya, penerapan sistem tersebut pada faktanya selalu dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sebagai dalih kecurangan dengan tidak membagikan Formulir C6 kepada Pemilih dan C1 kepada saksi.

“Kami juga mendesak kepada KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk segera melakukan pemeriksaan kepada KPU Provinsi Papua, terkait penggunaan anggaran sebesar Rp. 850.000.000.000,- dan Bawaslu Provinsi Papua sebesar Rp. 250.000.000.000,- pada pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur 2018,” katanya.

Dikatakannya, dirinya selaku ketua Tim Koalisi Papua Cerdas bersama pasangan  JWW-HMS menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pendukung, para simpatisan, dan para relawan JWW-HMS yang telah bekerja keras dengan hati yang rela guna meraih simpati rakyat pemilih bagi pasangan calon JWW-HMS.

Lebih lanjut disampaikan Kaize bahwa pihaknya mengajak Komisoner KPU dan Bawaslu Provinsi Papua yang baru dan semua pihak yang masih punya hati untuk bergandengan tangan memperbaiki dan membangun kehidupan berdemokrasi di Provinsi Papua yang lebih sehat, bermartabat, dan beretika.

Sementara itu, Kuasa Hukum Koalisi Papua Cerdas,  Paskalis Letsoin mengatakan, pelanggaran Pilgub sudah mengadukan ke Bawaslu beserta barang bukti  terhitung sejak, Senin (9/7/2018).  “Sudah dilaporkan ke tingkat Panwaslu kabupaten dan juga ke Bawaslu,” kata paskalis

Paskalis menegaskan pihaknya telah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran, baik sejak proses pencoblosan hingga pada perhitungan surat suara  ditingkat PPD maupun ditingkat KPU kabupaten. “Banyak perkara yang terjadi, seperti kejadian Tolikara dan kini sudha di Bawalsu kami minta di proses dan masih banyak pelanggaran yang tidak bisa dihitung satu persatu,” tukasnya.

Dikatakannya, pelanggaran pemilukada selama ini karena sistim noken di wilayah pegunungan. Itu terjadi keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).   “Situasi seperti ini bukan hanya kerugian pasangan calon, parpol tapi kerugian untuk kita semua. Hari ini dihadapi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, John Wempi Wetipo dan Habel Melkias Suwae, mungkin besok juga akan mengalami hal yang sama,” tukasnya.

Oleh karena itu, saatnya menjadi tanggungjawab semua bagaimana merubah atau mempertegas sistim Noken. “Partai Politik akan mencoba melakukan koordinasi DPR RI agar sistim Noken ini bisa membangun gerakan moral. Sebab jika paksakan maka sangat celaka karena pemilih yang seharusnya memberikan hak pilih, ternyata hanya dipilih oleh satu orang, sehingga harus dirubah sistim noken ini,”  ujarnya.

Calon Gubernur Papua, John Wempi Wetipo menyampaikan terimakasih kepada seluruh rakyat Papua terutama kepada masyarakat yang sudah memberikan hak suaranya kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur JWW-HMS.

“Meski kita dikalahkan dengan sistim yang tidak benar, namun kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh rakyat Papua yang telah memilih saya dengan pak Habel Melkias Suwae. Saya piker orang-orang ditanah ini menginginkan ada perubahan,” ujarnya.

Ipaun berterimakasih kepada  masyarakat Papua karena sejak pencoblosan hingga sekarang situasi Papua tetap kondusif. Itu menandakan  bagaimana pasangan JOSUA  mencerdaskan orang Papua diatas negerinya sendiri, namun dengan proses yang dilakukan akan menata dengan baik dan akan mengevaluasi apa yang kurang dari sistim ini dan perlu ditindaklanjuti bersama.

Sementara untuk proses hukum selanjutnya atas hasil pleno KPU Papua, JWW menyerahkan sepenuhnya kepada Tim Koalisi Papua Cerdas dan juga kepada kuasa hukum. “Kita berharap masyarakat tetap tenang,”  imbaunya.

Hal yang sama disampaikan  Calon Wakil  Gubernur Papua, Habel Melkias Suwae, apa yang dilakukan tidak akan berhenti. Bahkan sikap ini merupakan gerakan moral dan proses yang berlangsung ada hal-hal yang tidak bermarbat dan melanggar aturan yang ada.

“Gerakan moral yang saya katakan karena ketika saya maju sebagai calon Gubernur pada tahun 2013 silam ada pelanggaran-pelanggaran karena menggunakan sistim Noken. Hla yang sama saya alami ketika mendampingi pak JWW. Ada kekhwatiran  dalam menggunakan sistim Noken ini, sehingga tidak boleh terulang lagi,” pungkasnya. [tim humas/loy]