Pemuda dan Mahasiswa Tolak Dialog Papua – Jakarta

1229

“Kami tidak butuh dialog sektorat, yang kami inginkan adalah dialog penyelesaian masalah pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang Papua berada di bingkai NKRI,”

MANOKWARI, PapuaSatu.com – Terkait isu pelaggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua yang akan diselesaikan melalui dialog Papua-Jakarta menuai sorotan dari Mahasiswa dan Pemuda asli Papua.

Pasalnya, dialog tersebut hanya akan membahas tentang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dan Pembangunan Infratruktur lainnya.

“Kami tidak butuh dialog sektorat, yang kami inginkan adalah dialog penyelesaian masalah pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang Papua berada di bingkai NKRI,”ungkap Wilson Wader, salah satu pemuda Papua lulusan Fakultas Antropologi Unipa itu, Minggu (23/9).

Menurutnya,  sebenarnya  yang harus didorong oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi)  adalah penyelesaian dan pertanggungjawaban Negara Indonesia atas kekerasan terhadap Rakyat Papua.

“Harus ada penyelesaian kekerasan fisik yang melanggar HAM, dan akibat kekerasan yang dilakukan secara sistimatis,  banyak orang Papua tak bersalah menjadi korban,”kata Wader.

Maka, dirinya menyarakan kepada pemerintah khusus Presiden Jokowi untuk tidak melaksanakan dialog sektorat, tetapi pemerintah segara menghentikan dan menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang terjadi selama ini di tanah Papua.

“Jika tidak diselesaikan, maka ini menjadi peluang ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat dan daerah,”aku Wilson Wader.

Sementara itu, Septi Meidodga, salah satu tokoh pemuda Arfak menegaskan bahwa masalah Papua sudah tidak bisa dengan cara dialog sektoral, karena menurutnya rakyat Papua sudah tidak lagi percaya kepada pemerintah.

“Rakyat tidak butuh peningkatkan ekonomi, kesehatan  dan infratruktur lainnya, rakyat butuh penyelesai tindak kekerasan yang dilakukan sepanjang 50 tahun silam,”kata Meidodga yang juga sebagai Ketua Gerakan Mahasiswa, Pemuda, dan Rakyat (Gempar) Manokwari.

Menurutnya, berbicara peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pembangunan infratruktur lainnya, semua sudah diatur dalam Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus). Maka untuk membahas itu, kata dia sudah tidak penting.

“Yang sekarang harus dijaga itu, kepercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau harus ada penyelesaian pelanggaran HAM dan kekerasan lainnya yang terjadi selama kurang lebih 50 tahun di tanah Papua,”kata Meidodga.

Seperti diketahui, isu dialog Papua-Jakarta diangkat dalam pertemuan slahturahmi 14 tokoh agama dan masyarakat se-Tanah Papua dengan Presiden Joko Widodo, Selasa (15/8) di Istana Merdeka, Jakarta.

14 toga dan tomas yang hadiri pertemuan silahturahmi tersebut adalah George Awi (tokoh adat Jayapura), Pater Dr.Neles Tebay (Ketua STFT Fajar Timur Abepura/Koordinator Jaringan Damai Papua), Pdt.Herman Saud, M.Th (Mantan Ketua BP Am Sinode GKI Di Di Tanah Papua), Leonard Imbiri (Sekjen Dewan Adat Papua/DAP).

Kemudian, John.R.Gobay (Ketua DAP Wilayah Mee Pago), Fientje Jarangga (tokoh perempuan Papua), Uztads Payage (tokoh Muslim Papua), Pdt.Metusaleh Mauri (tokoh Gereja/PGGP), Rode Ros (Anggota MRP perwakilan unsur perempuan Papua), Miryam Ambolon (tokoh Perempuan Papua), Yan Christian Warinussy (Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua), dan Pdt. Lipiyus Biniluk dan Febiola Ohee serta Marinus Yaung (Akademisi Fisip Uncen Abepura Jayapura). (Free/Abe)