Polda Papua Gandeng Forkompimda Dalam Penerimaan Polri

481
Suasana Rakernius SM dan Rakorbin PNS Polda Papua di Aula Rastra Samara Mapolda Papua, Selasa (19/9/2017) pagi. (Abe/PapuaSatu.com)

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Kepolisian Daerah Papua bakal menggandeng Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua melalui Memorandum of Understanding (MoU), untuk penerimaan anggota Polri bagi putra/putri Papua.

“MoU ini sebagai tindaklanjut kebijakan yang ditetapkan pimpinan polri tentang pembinaan dan pelatihan putra-putri daerah yang berminat untuk menjadi anggota polri,” kata Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Boy Rafli Amar, ketika membuka Rakernis SDM dan Rakorbin PNS Polda Papua di Aula Rastra Samara Mapolda Papua, Selasa (19/9/2017) pagi.

Menurut Boy, salah satu kunci sukses untuk mengembalikan posisi produk sesuai dengan Track-nya adalah melalui pengelolaan SDM,  hal ini telah tertuang jelas dalam komitmen SDM Polri yang salah satu poinnya adalah melakukan pembinaan SDM Polri untuk mendukung terwujudnya Polri yang profesional modern dan terpercaya.

Oleh karenanya, reformasi dan peningkatan birokrasi internal harus dilaksanakan dan mulai dari seluruh pengemban fungsi SDM. Pasalnya, polri sekarang sedang diuji di tengah proses reformasi internalnya,  namun di satu sisi masyarakat terus menuntut Polri untuk meningkatkan profesionalnya,  sedangkan disisi lain Polri juga dihadapkan pada situasi arus globalisasi dan kriminalisasi fluktuatif.

“Hal ini yang membuat pengembang fungsi SDM dituntut untuk meningkatkan kompetensi dan integritas personil Polri cara-cara yang inovatif membuat terobosan Kreatif cara penerapan di atas dapat diwujudkan,” kata Boy.

Jenderal Bintang Dua ini pun memberikan apresiasi atas terobosan yang diangkat pada rakernis bidang SDM tahun 2017 ini yaitu  “Program Pengembangan dan  Pelatihan Putra  Putri Daerah Calon Anggota Polri Tahun  2017 Polda Papua”.

“Dengan terobosan ini saya berharap bukan hanya sebagai slogan akan tetapi dapat dijabarkan dan yang lebih penting lagi dapat diimplementasikan dalam pembinaan SDM,  Polri kedepan secara sustainable dan terarah,” harapnya.

Lebih lanjut disampaikan Boy, di era globalisasi yang tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tempat diharapkan membuka mata kita untuk melihat ke masa depan yang penuh tantangan dan persaingan .

Dimana dalam menghadapi era perubahan saat ini,  adalah sesuatu yang sangat wajar apabila setiap organisasi selalu mendorong manajemen SDM untuk terus meningkatkan kualitasnya sebagai human capital sistem agar senantiasa dapat lebih unggul dari organisasi lain.

Berakar dari proses rekruitmen yang bersih, transparan, akuntabel, terbebas dari pungli,  diharapkan akan mendapatkan calon-calon anggota polri yang berkualitas, unggul dan kompetitif, sesuai dengan harapan. “Saya sangat optimis dengan hal ini karena melihat proses rekruitmen tahun 2017 ini mendapatkan apresiasi yang positif dari seluruh masyarakat dan pemerintah,” tuturnya.

Oleh karena itu, Boy berharap dalam MOU tersebut dapat tertuang yang berkaitan dengan Kouta calon dari masing-masing daerah, materi pembinaan dan pelatihan, tenaga pembinaan dan pelatihan,  waktu pelaksanaan pembinaan dan pelatihan, tempat pembinaan dan pelatihan, serta kebutuhan anggaran dan sumber dana pembinaan pelatihan.

Sementara itu, beberapa penekanan Kapolda Papua untuk harus dipedomani dan dilaksanakan dalam pelaksanaan Rakernis bidang SDM pertama, Laksanakan terus proses rekrutmen calon anggota Polri secara proaktif dengan memegang teguh prinsip bersih, transparan, akuntabel, jujur, clear and clean untuk mendapatkan calon anggota polri yang unggul dan kompetitif.

Kedua, tingkatkan terus kapasitas & kapabilitas SDM polri yang profesional, modern, terpercaya, unggul & bermoral., Ketiga, meningkatnya kemampuan dan jumlah peserta rekruitmen putra putri daerah asli Papua dalam mengikuti seluruh tahapan seleksi calon anggota polri Polda Papua Tahun 2017.

Keempat, tercapainya Kouta sebesar 70% putra putri daerah asli Papua yang lulus dalam mengikuti seleksi calon anggota Polri Thun 2017 dan kelima, susun kebijakan tata kelola SDM aparatur yang lebih transparan & akuntabel dengan memperhatikan kompetensi, rekam jejak & penilaian kinerja yang obyektif. (Mad/Nius)