JAYAPURA, PapuaSatu.com – Masyarakat Papua saat ini sudah lebih memahami arti demokrasi, sehingga para pesta demokrasi atau pemilu mendatang, terutama para pelaksanaan Pemilihan Angota Legislatif dan Pemilihan Presiden pada Tahun 2019 mendatang akan lebih baik lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Hal itu sebagaimana diungkapkan salah seorang politisi dari Partai Demokrat, yakni Sekjen Partai Demokrat Provinsi Papua Emus Gwijangge, yang kini duduk di Komisi 1 DPR Provinsi Papua.
“Untuk Pileg dan Pilres itu lebih aman dari yang sebelum-sebelumnya. Karena saya yakin bahwa masyarakat Indonesia, dan masyarakat Papua pada khususnya, sudah lebih maju,” ungkapnya saat ditemui PapuaSatu.com di Kota Jayapura, Selasa (18/9/2018).
Demikian juga para penyelenggaranya, secara kelembagaan maupun komisionernya juga telah lebih baik.
“KPU selaku penyelenggara dan panwaslu sebagai pengawas, dalam menyelenggarakan pemilu tahun 2014 lalu itu jauh beda dengan yang kali ini,” jelasnya.
“Karena lima tahun ini perkembangannya sudah tinggi dan masyarakat Papua sendiri sudah rasakan. Anak-anak kecil saja sudah tau soal demokrasi itu seperti apa,” sambungnya.
Sehingga, pihaknya tidak ragu lagi untuk kedepan, bahwa Papua lebih baik dari sekian provinsi yang ada di seluruh Indonesia.
“Saya hanya harap untuk semua stakeholder atau semua pemimpin daerah di 29 kabupaten/kota, untuk bagaimana kita bersama sukseskan pemilu ini dengan baik, aman dan terkendali,” harapnya.
Terkait deklarasi Pileg dan Pilpres yang aman damai dan sejuk, menurutnya juga dibutuhkan di daerah-daerah, seperti di Wamena maupun daerah-daerah lainnya.
“Karena hal itu menjadi salah satu proses untuk masuk pada tahapan-tahapan, sehingga mereka itu lebih mengerti,” jelasnya.
Sehingga diharapkan kedepan tidak ada lagi yang konflik, kecurangan-kecurangan, dan segala macam yang menodai demokrasi.
Selaku anggota di Komisi 1 DPRP yang juga bertugas melakukan pengawasan jalannya pemilu di Papua, menilai bahwa konflik yang terkait pemilu pada umumnya di Papua lebih disebabkan oleh kesalah pahaman.
“Itu lebih disebabkan adanya dendaman lama, yang kemudian dimunculkan oleh oknum pada saat pemilihan bupati. Itu titik masalahnya disitu,” tandasnya.
“Tapi, yang terjadi itu kebanyakan kesalahpahaman dan ada orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang mengkondisikan untuk dia berusaha mengacak-acak proses demokrasi,” lanjutnya.[yat]
