JAYAPURA, PapuaSatu.com – Tim Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Papua meminta kepada seluruh bidang – bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Provinsi bekerja lebih baik dalam mengumpulkan data – data untuk penyusunan LAKIP tahun 2017.
“Jadi, pembangunan jalan sekian kilo dan pembangunan SDA sekian unit, outcomenya itu dampak pembangunan itu kepada masyarakat sehingga perlu digambarkan di dalam LAKIP, harapan kami supaya PU itu bisa bekerja dengan baik,” kata Anggiat Situmorang, Kepala Inspektorat Provinsi Papua kepada wartawan di Jayapura, Kamis (1/2/2018).
Terkait dengan sering keterlambatan dari Dinas PU Papua masukan LAKIP, Anggiat menjelaskan sistem paradigma penyusunan yang lama harus di rubah agar tidak ada keterlambatan lagi.
“Tadi saya jelaskan kita belajar dari pengalaman lama untuk itu harus disiplin semangat karena bagian anggaran di Provinsi sangat signifikan dalam mempengaruhi nilai LAKIP,”jelasnya.
Dikatakan, output dan outcome dari PU itu adalah salah satu factor untuk mewujudkan visi gubernur dan wakil gubernur nomor 5 yaitu pembangunan infrastruktur. Karena setiap SKPD menyampaikan LAKIP itu selalu disampaikan ada nilai – nilai.
“Mudah – mudahan dengan datangnya kita ini ada peningkatan yang signifikan dan perhatian dari aparat sipil Negara di Dinas PU untuk melaksanakan penyusunan LAKIP,” ujar situmorang.
Sekretaris Dinas PU Provinsi Papua, Solaiyen Murib Tabuni, SE menyampaikan terima kasih kepada tim LAKIP Papua yang di pimpin asisten III Sekda Papua mengunjungi dinas PU Provinsi Papua.
“Kunjungan tim LAKIP ini sangat penting karena LAKIP ini baru jadi perlu sekali sosialisasi melalui materi yang sudah disampaikan oleh tim tadi maka kita dinas PU-Pera setelah pertemuan ini kami akan aplikasikan kepada semua staf akan koordinasi untuk kegiatan hasil pertemuan ini,” kata Tabuni.
Tabuni menjelaskan keterlambatan masukan LAKIP tahun lalu itu satu pengalaman yang terjadi bukan hanya pada dinas PU saja tapi mungkin rata – rata teman dari semua SKPD pasti ada keterlambatan.
Karena ini baru lakukan dalam tahun 2018 perlu lakukan terus menerus sosialisasi terhadap ASN terutama di DInas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.
“Jadi kami dinas PU tidak akan terjadi keterlambatan melalui hasil pertemuan dengan asisten III kami komitmen untuk sempurnakan kembali yang tidak sempurna di tahun lalu,” jelasnya. (Piet)
