Rakyat Papua Desak Hentikan Kriminalisasi Terhadap Gubernur

775

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Ribuan rakyat Papua menduduki halaman Kantor Gubernur Papua untuk mendesak kepada pihak penegak hukum di pusat agar segera menghentikan upaya kriminalisasi yang dilakukan terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe SIP.MH yang diperiksa sebagai saksi dalam dugaan kasus penyelewengan bantuan beasiswa tahun 2016.

Desakan itu disampaikan langsung oleh ribuan rakyat Papua dalam aksi demo yang dilakukan di halaman Kantor Gubernur Papua, Jum’at (8/9/2017). Massa membawa sejumlah spanduk  dan pamphlet sebagai upaya dukungan moril kepada Gubernur Papua, yang akan menghadapi proses hukum di Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi .

Dalam orasi yang disampaikan kordinator umum demo, Benyamin Gurik mendesak kepada Presiden dan Kapolri untuk menghentikan kasus penyelidikan terhadao Gubernur Papua, Lukas  Enembe atas tuduhan kasus penyelewengan beasiswa 2016.

“Pemeriksaan terhadap Gubernur Papua adalah merupakan pembunuhan  karakter kepada Gubernur Papua dalam melaksanakan tugas roda pemerintah di Pemprov Papua dan juga membunuh karakter bagi seluruh rakyat di tanah Papua,” kata Benyamin.

Ia menegaskan, kasus kriminalisasi  terhadap Gubernur Papua sudah empat kali dilakukan dan kasus tuduhan sebelum tidak terbukti. “Jadi ini skenario politik untuk membunuh Lukas Enembe, sehingga dengan berbagai macam cara dilakukan. Itu  hanya merusak nama Gubernur Papua, kenapa bukan dinas tekhnis yang diperiksa, ini pembohongan publik, Lukas Enembe tidak terkait disitu,”  tegasnya.

Benyamin berharap agar tidak percaya dan jangan gampang tertipu oleh media karena banyak kasus diangkat hanya karena mengalihkan perhatian orang Papua terhadap kasus yang ditargetkan kepada Gubernur Lukas Enembe.

“Banyak kasus ditahun 2017 ini yang diarahkan kepada Gubernur lukas enembe hanya dengan tujuan untuk mencekal kepemimpinan Lukas Enembe yang akan maju pada pilkada berikutnya,” tukas Benyamin.

Benyamin merasa heran atas hukum yang terjadi di Negara ini, karena Lukas Enembe yang sudah punya prestasi banyak untuk membangun papua dan negara ini selalu dimusuhi. “Lukas Enembe adalah Gubernur yang tidak bisa disuruh-suruh oleh siapapun untuk mengorbankan rakyat Papua. Lukas Enembe begitu perhatian, begitu cinta terhadap orang papua tapi ada yang berusaha menjatuhkan lewat proses hukum,” katanya.

Menurutnya, banyak manfaat dan kebijakan yang dilakukan Lukas Enembe selama memimpin Gubernur Papua sehingga sampai Pemerintah Provinsi Papua mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dalam pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Namunm predikat itu semakin banyak pejabat yang diperiksa.

“Jadi, kKalau Gubernur tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Polisi, kita akan ada di barisan depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polisi untuk mendukung kasus tangkap tangan tersebut, tapi sampai saat hal itu tidak terjadi terhadap Gubernur Papua,” pungkasnya

Sementara itu, dalam pernyataan sikap yang dibacakan Benyamin Gurik dihadapan Kakesbangpol Provinsi Papua Drs. Musa Isir, S.Sos, M.Pa diantaranya, 1), .     Hentikan upaya Kriminalisasi dan pembunuhan karakter terhadap Gubernur Papua bapak Lukas Enembe dengan berbagai kasus yang tidak jelas hanya untuk merusak citra dan nama baik beliau yang sudah dikenal orang Papua ssebagai pejuang pembela masyarakat Papua;

Kedua, kami juga meminta kepada Polri agar segera mengungkap Pelaku yang diduga melakukan tindakan pidana Korupsi Dana Beasiswa tahun 2016 secara trasparan, dan ketiga aparat Penegak Hukum baik Polri, Jaksa dan KPK harus bekerja profesional dan tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum.

Hal yang sama disampaikan perwakilan unsur pemuda wilayah Tabi, yang juga sebagai Ketua KNPI Kabupaten Jayapura Franklin Wahey, bahwa Rakyat Papua meminta agar dalam waktu 1 sampai 2 minggu Bapak Gubernur dan OPD yang ada di Jakarta harus kembali ke Papua untuk  bekerja di kantor ini.

Ia menegaskan,  aksi yang dilakukan oleh rakyat Papua di halaman Kantor Gubernur PaPpua merupakan aksi pertama untuk menyampaikan aspirasi sesuai apa yang dibacakan dan apabila aspirasi kami tidak dipenuhi kami akan kembali melakukan aksi yang lebih besar dan kami siap mati dalam aksi ini.

Pada kesempatan itu, Kakesbangpol Provinsi Papua Drs. Musa Isir, S.Sos, M.Pa  mengatakan, dirinya selaku perwakilan dari salah satu OPD mewakili pemerintah untuk mendengar sekaligus menerima aspirasi yang disampaikam baik secara lisan maupun tertulis.

“Aspirasi maupun pernyataan sikap secara tertulis akan kami teruskan kepada OPD maupun instansi yang berkompeten untuk ditindak lanjuti. Namun kami berharap setelah aspirasi ini kami terima, adik adik bisa pulang dengan tertib dan tidak membuat onar,” mintanya, selanjut massa kembali dengan suasana aman dengan pengawalan oleh aparat kepolisian. (Nius)