Tak Berkantor, DPRD Tolikara Desak Bupati Potong Tunjangan Pimpinan OPD

979

 Caption Foto : Ketua II DPRD Tolikara, Yotham R Wonda SH.M.Si dan Ketua I DPRD, Epius Obama Tabo bersama Bupati Tolikara, Usman G Wanimbo ketika meninjau pembangunan jembatan di distrik Bokondi, pada Kamis 9 November 2017. (Nius/PapuaSatu.com)

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Wakil Ketua II DPRD kabupaten Tolikara, Yotham R Wonda, SH.M.Si meminta kepada Bupati Tolikara Usman G Wanimbo SE.M.Si untuk tidak sega-segan memotong  tunjangan  pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintahan kabupaten Tolikara.

Pasalnya,  hampir 60-80 persen Pimpinan OPD berkantor di luar kantor  Pemerintah kabupaten Tolikara alias tidak masuk kerja. “Saya atas nama pimpinan DPRD Tolikara meminta kepada Bupati untuk menghentikan seluruh tunjangan jabatan dan tunjangan operasional pimpinan OPD yang tidak aktif,” tegas Yotham R Wonda ketika menghubungi PapuaSatu.com, Minggu (12/11/2017)  pagi tadi.

Ia menegaskan, sejak pelantikan Bupati dan wakil Bupati Tolikara tidak ada alasan bagi pimpinan OPD bekerja di luar Pemerintah Tolikara atau tidak berada sama sekali di Kabupaten Tolikara.

“ Tolikara sekarang ini sudah kondusif sehingga tidak ada alasan bagi pimpinan OPD.  Jadi pimpinan OPD diminta harus memotong dan menahan tunjangan operasinalnya dan kembalikan kepada Negara,”  tukasnya.

Menurutnya, Bupati  dan wakil Bupati Tolikara kini sudah  melakukan gebrakan dikepemimpinannya pada periode kedua. Bahkan, DPRD mengikuti langsung ketika Bupati Tolikara melakukan kunjungan kerja di distrik Bokondini.

“ disana hanya beberapa orang pimpinan OPD yang ikut dalam kunjungan kerja itu, sedangkan pimpinan OPD lain sedang asyik berkantor diluar tanpa ada khabar,” katanya.

Bahkan,  kata Yotham, Bupati sedang genjot ketertinggalan dengan melakukan gebrakan-gebrakan seperti kunjungan dan pemantauan langsung proses pembangunan di distrik Bokondi beberapa hari lalu.

Apalagi menurutnya dalam sisa satu bulan lagi akan dilakukan sidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum termasuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“ Bupati ingin mengejar pelaksanaan RPJMD  bisa selesai dalam waktu tiga bulan. Namun apabila tidak dibarengi dengan OPD, maka mustahil bisa selesai selama  tiga bulan. Penyusunan RPJMD ini kan membutuhkan waktu enam bulan dan kalau tidak digenjot maka proses perencanaan pembangunan terganggu,” pungkasnya. (nius)