JAYAPURA, PapuaSatu.com – Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong percepatan pelayanan pemerintahan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam mendukung pencegahan korupsi di Provinsi Papua.
Bahkan Pemerintah Provinsi Papua memastikan bahwa implementasi e-Government Terintegrasi bisa berjalan baik di Papua. Sebab hal ini merupakan salah satu program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP MH – Klemen Tinal, SE.,MM masa kepemimpinan periode 2018-2024.
Apalagi saat ini Pemeirntah Provinsi Papua membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk mendukung prioritas pembangunan yang dicanangkan seperti pelaksanaan PON XX tahun 2020, sehingga penyusunan perencanaan kebutuhan anggaran khususnya program kerja dipastikan lebih tepat, efektif dan efisien maka meningkatkan kualitas perencanaan dan pemenuhan anggaran bagi program prioritas daerah.
“Untuk mewujudkan kualitas perencanaan penganggaran daerah dibutuhkan Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Satuan (SHS) yang menjadi alat untuk menyaring perencanaan anggaran, program dan kegiatan, agar terstandar sesuai target kinerja output yang direncanakan,” kata Asisten Bidang Perekonomian Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Noak Kapisa saat membuka Sosialisasi Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Satuan (SHS) di Jayapura, Selasa (2/10/2018).
Noak Kapisa menginstruksikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah dan Bappeda Provinsi papua untuk memastikan ASB dan SHS ini dapat terintegrasi dalam proses perencanaan dan penganggaran melalui e-PapuaPuRencana dan e-PapuaPuAnggaran.
“Semoga dengan penerapan ASB dan SHS ini semua program/kegiatan yang direncanakan mempunyai dampak nyata, terukur, dan langsung dirasakan oleh masyarakat atau biasa disebut Program yang Membumi dan Merakyat,”tandasnya.
Hadir dalam sosialisasi ASB dan SHS Kepala OPD dan Sekertaris lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan narasumber dari Universitas Gajah Mada Jogjakarta. [piet/loy]
