Freeport Diminta Bangun Fasilitas PON di Kota Sebagai Tuan Rumah

507

JAYAPURA, PapuaSatu.com – Anggota Komisi VI DPR Papua Yan Permenas Mandenas S.Sos.M.Si meminta kepada Freeport Indonesia untuk membangun fasilitas Pekan Olahraga Nasional (PON) di beberapa Kota yang menjadi tuan rumah PON 2020 mendatang.

Permintaan itu disampaikan langsung Yan Mandenas dalam pertemuannya dengan Executive Vice President PT Freeport Indonesia Tony Wenas, pada Kamis 19 Oktober 2017 lalu.

“Memang saya sudah minta untuk tidak focus di Timika, prinsipnya Executive Vice President PT Freeport Indonesia menyetujui. Mereka siap membangun Venue pon di beberapa Kota yang memang akan menjadi pusat pelaksanaan PON pada tahun 2020 nanti,” kata Mandenas kepada wartawan, Rabu (25/10/2017).

Untuk itu, Mandenas meminta kepada Gubernur Papua dan Ketua DPR Papua agar menjadwalkan melakukan pertemuan kembali dengan Freeport Idnonesia.

Sebab, ia menilai bahwa pada pelaksaanaan PON XX pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Papua mengalami keselitan anggaran untuk membangun beberapa Venue di beberapa kota kabupaten yang menjadi tuan rumah PON.

Hal tersebut Komisi VI DPR Papua berininsiatif untuk mengkomunikasikan sehingga tarik menarik soal pajak air permukaan bisa dinegosiasi dengan Freeport. “ kita harus bisa pastikan kira-kira pemerintah berapa butuh Fresh Money dan beberapa fasilitas yang menunjang pelaksanaan PON 2020 nanti,” tuturnya.

Hasil pertemuan itu, tutur Mandenas, Freeport pada prinsipnya  menyetujui apa yang menjadi usulan DPR Papua.  “ kami meminta kepada Tonny selaku Executive Vice President PT Freeport Indonesia agar meluangkan waktu melakukan pertemuan nanti untuk membicarakan fasilitas PON dalam waktu dekat ini. Mereka tidak kebaratan,” katanya.

Untuk itu Mandenas berharap dengan adanya peluang tersebut akan membicarakan dengan anggota DPR Papua lainnya melalui Bamus DPR Papua. “ kami akan membicarakan supaya anggaran PON yang kita butuh sekitar 11 Triliun bisa mengurangi beban pemerintah Provinsi Papua,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Papua tidak bisa berharap sepenuhnya keapda Pemerintah Pusat karena beban anggaran Pemerintah Pusat cukup signifikan dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan  terutama, beban subsidi BBM.

Dimana setiap tahun pemerintah menyediakan sekitar 300 milyar untuk subsidi BBM. “Belum  termasuk adanya pemerataan BBM satu harga dan ototmatis bertambah beban Pemerintah Pusat. Ya, bebas subsidi bisa mencapai  1 Triliun belum termasuk beberapa kebijakan lainnya,” tutur Mandenas.

Oleh karena itu dengan adanya dukungan Freeport bisa memudahkan dan meringankan beban Pemerintah terhadap pembiayaan pembangunan dan persiapan pelaksanaan PON 2020 nanti. (nius)