Kebangkitan Kolaborasi Integritas Dimulai Dari Papua

399
Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen,SIP,MKP, Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar, Anggota Tim KPK, Asep Haerulloh dan perwakilan forkopimda ketika membuka secara resmi kegiatan Kolaborasi Tunas Integritas Nasional ke-II Tahun 2017 di Jayapura, Selasa (12/9) kemarin.(Heinz/PapuaSatu.com)

JAYAPURA, PapuaSatu.com  – Pemerintah Provinsi Papua menegaskan Workshop Kolaborasi Tunas Integritas Nasional II tahun 2017 harus menghasilkan rekomendasi yang menjadi komitmen bersama untuk kebangkitan Indonesia yang dimulai dari Papua.

“Jadi, saya harapkan workshop kaloborasi ini dapat terakomodir dalam satu rekomendasi yang menjadi komitmen, saya yakin dari Papua integritas harus bangkit di Indonesia,” kata Sekda Hery Dosinaen ketika membuka secara resmi kegiatan Kolaborasi Tunas Integritas Nasional ke-II Tahun 2017 di Jayapura, Selasa (12/9).

Workshop ini merupakan salah satu strategi dalam mendukung pembangunan budaya integritas. Sebab, kegiatan ini dihadiri kabupaten/kota se-Papua dan kabupaten/kota serta provinsi dari luar Papua.

“Disinilah ajang untuk menyampaikan semua keheterogenan dan kearian lokal serta melakukan sharhing oleh masing-masing daerah yang hadir, disinilah untuk melihat bagaimana integritas terkaloborasi akan menjadi output untuk direkomendasikan. Yang tentunya bermuara pada refrensi untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut,”tuturnya.

Saat ini Papua, kata Hery sebagai sebagai salah satu daerah yang menjadi indikator dalam pemberantasan korupsi. Dimana sejak adanya kerjasama antara KPK dengan provinsi Papua dalam rangka pencegahan korupsi dan kreakdown dari kerjasama tersebut, Pemprov Papua telah melakukan berbagai kegiatan pencegahan korupsi.

“Kita telah melakukan kegiatan rencana aksi dan berbagai kegiatan yang kita telah lakukan seperti launcing e-goverment, e-bujeting dan e-pleaning, e-samsat dan e-perizinan serta e-pengaduan masyarakat,”imbuhnya.

Lanjut Hery, berbagai kegiatan yang dilakukan pihaknya ini merupakan tahapan dalam pencegahan korupsi di provinsi paling timur Indonesia ini.

“Sejak awal kepimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, telah membuat regulasi maupun infrastruktur yang menjadi indicator kuat untuk penyelenggaraan pemerintahan dengan baik,”lanjutnya.

Selain itu, sebagai bukti dan keseriusan Pemprov Papua dalam penanganan korupsi. Dibawa kepemimpinan Lukas Enembe dan Klemen Tinal telah membentuk Unit Layanan Pengadan yang telah berubah menjadi Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

“Berbagai kebijakan daerah telah dilakukan untuk menunjang pemberantasan korupsi serta komitmen bersama provinsi Papua dengan para bupati dan walikota untuk bersama-sama secara integral melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi,”ujarnya. (Heinz)