LMA Apresiasi Pembentukan Kantor Perwakilan MRP-PB tingkat Kabupaten dan Kota

907

George : Sambil Menunggu Regulasi, MRP Harus Bentuk “Cultur Center”

MANOKWARI, PapuaSatu.com – Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua Barat apresiasi rencana pembentukan Kantor perwakilan MRP-PB di 13 Kabupaten dan Kota.

Demikian hal ini dikatakan Sekretaris LMA Papua Barat, George Dedaida yang ditemui PapuaSatu.com, di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Namun, menurutnya, dalam rangka pembentukan sebaiknya lembaga kultur ini (MRP) melakukan koordinasi dengan lembaga adat maupun elemen masyarakat adat yang sudah ada di masing-masing Kabupaten dan Kota yang nantinya akan dibentuk kantor perwakilan tersebut.

“Menurut pemahaman kita, pembentukan kantor perwakilan MRP ini harus menggunakan acuan atau dasar petunjuk umum maupun dasar pertimbangan konstitusi. Tapi juga kita harus lihat apakah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus ini memperbolehkan atau tidak,”katanya.

Lanjutnya, namun apabila Undang-Undang Otsus ini memperbolehkan, maka harus dibuat Perdasus atau Perdasinya untuk membuka kantor perwakilan seperti yang dimaksudkan MRP-PB, karena akan berkaitan juga dengan manejemeh pengelolaan sesuai dengan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Maka harus dikoordinasikan atau dibicara secara baik, supaya dengan adanya kantor tersebut bisa mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat adat,”sebutnya.

Tetapi, dia menyebutkan bahwa maksud dan tujuan pembentukan kantor perwakilan MRP tingkat Kabupaten dan Kota sangat baik. Dimana, pembentukan kantor perwakilan ini untuk mendekatkan rentan kendali MRP kepada masyarakat di wilayah atministrasi.

“Tapi harus ingat bahwa disetiap kabupaten dan kota sudah ada lembaga-lembaga adat seperti DAP dan LMA. Khusus kami LMA sejauh ini kami sudah menjalankan sampai tingkat distrik, jadi saya pikir MRP jangan dulu tergesah-gesah, tetapi MRP bisa terlebih dulu koordinasi dengan lembaga-lembaga adat tersebut,”imbuh George Dedaida.

Disamping itu, dirinya menegaskan, sesuai Undang-Undang Otsus bagian umum pasal 5 ada tertulis bahwa MRP dan DPRP hanya berkedudukan di provinsi.

“Jadi ini memang harus didiskusikan secara baik dan kita LMA sudah melayangkan surat audensi ke MRP. Tapi sementara menunggu waktu regulasi, kami menyarankan kepada Ketua MRP-PB membentuk Kultur Center sebagai wadah berhimpun lembaga maupun masyarakat adat,”pungkasnya. [free]