LMA Papua Barat Angkat Bicara Soal MRPB

844

 Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua Barat, Frengky Umpain. Foto : Fre/PapuaSatu.com

Manokwari, Papuasatu.com – Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua Barat, Frengky Umpain, angkat bicara soal 84 nama calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) priode 2017-2022 yang diserahkan Panitian Seleksi (Pansel) ke Gubernur, Dominggus Mandacan berapa waktu lalu.

“Kami mendapat laporan dari masyarakat terkait dengan proses, sehingga banyak opini yang terbangun bahwa kredibilitas dari tim seleksi ini diragukan oleh masyarakat adat,”kata Ketua LMA kepada wartawan, Rabu (06/09).

Namun, Frengky mengatakan, sampai dengan saat ini pihak sebagai lembaga adat belum menerima laporan secara resmi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam proses seleksi dinilai hasilnya tidak memuaskan.

“Kami melihat konsekuensi daripada peraturan gubernur untuk membentuk tim seleksi sudah mengeluarkan uang negara yang cukup besar, maka proses seleksi harus betul-betul memiliki kredibilatas,”beber Frengky.

Namun, lanjut dia, sebagai ketua LMA meminta juga kepada pihaknya berwajib dalam hal ini penegak hukum untuk dapat menelusuri sejauh man penggunaan anggaran yang telah di keluarkan oleh pemerintah daerah.

“Hasil yang dikeluarkan tim seleksi ini terkesan ada pembohongan publik, karena yang dilakukan pansel harus mengawal proses sampai final, tetapi kalau tidak dikawal, maka ini dalam keputusan 42 nama nanti terkesan itu adalah keputusan politik. Trus apalah gunanya tim seleksi ini dibentuk dan mengeluarkan uang negara,”katanya.

Kemudian, sebut Frengky, apabila hal ini dibiarkan sampai 42 nama ditetapkan, maka tidak menutup kemungkinan konflik akan terjadi dan bisa saja pansel dinilai sengaja menciptakan embrio konflik antara masyarakat adat.

“Untuk itu sebagai lembaga masyarakat adat meminta kepada gubenur untuk meninjau kembali 84 nama tersebut, karena banyak sekali kejanggalan dalam proses seleksi, dimana tahapan demi tidak di publikasi oleh tim seleksi sehingga itu akan membuat terjadi konflik,”tandas Ketua LMA Papua Barat. [FRE]