JAYAPURA, PapuaSatu.com – Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pendampingan penyusunan anggaran APBD.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua, TEA. Hery Dosinaen, S.IP MKP mengatakan, BPKP merupakan lembaga yang mempunyai tugas untuk mendampingi semua Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga seluruh Kabupaten / Kota jangan lagi memakai konsultan.
“Komitmen ini harus terpatri dan dilaksanakan oleh semua pemimpinan jenjang eselon dari semua strata kepemimpinan karena Gubernur sudah menekankan bahwa hal yang paling prinsip adalah komitmen pemimpin daerah untuk breakdown kepada semua pejabat struktural di semua lini,” kata Sekda kepada wartawan di Jayapura, Senin (19/2/2018).
Dijelaskan, Pemerintah ada aturan bukan berarti bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota selalu salah tetapi ada lembaga yang punya kompeten untuk mendampingi yaitu BPKP termasuk SIMDA yang harus diapilkasikan Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
“Jadi, hari ini monitoring dan evaluasi tentang rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi ini bagaimana tim dari pencegahan korupsi KPK memantau apa yang telah dilakukan oleh kabupaten/kota yang telah berkomitmen,” ujarnya.
Dikatakan, Gubernur telah menghimbau kepada semua pemerintah daerah bahwa para Bupati/Walikota untuk pro aktif tidak segan – segan berkonsultasi dengan BPKP untuk mereview semua aspek penyelenggaraan Pemerintah termasuk penganggaran dalam APBD.
“Bukan masalah percaya dan tidak percaya tapi mereka kabupaten belum mengetahui eksistensi BPKP ini dengan baik dan paling utama adalah APIP dan Inspektur sebagai perisai bagi pemerintah daerah dan tentunya juga harus berdampingan dengan BPKP,” katanya.
Kepala Perwakilan BPKP Papua, Sueb Cahyadi menuturkan, memang menjadi kewajiban pihaknya untuk melakukan pendampingan tata kelola keuangan di setiap kabupaten kota dan juga Provinsi.
“Jadi kami memperbaiki dari dalam seluruh tata kelola keuangan di Papua. Dimana kami telah menyiapkan SDM untuk nanti melayani pemda yang membutuhkan bantuan. Caranya melalui konsultasi, upaya bimtek bagi aparatur pemerintahan di daerah, ” jelasnya.
Dia menambahkan, dari 29 kabupaten kota setidaknya ada 17 Pemda yang aktif dilakukan pendampingan dan terkait aplikasi keuangan berupa simda. [piet/loy]
